JATIMTIMES - Sekitar 11 ribuan warga Bondowoso tak kunjung mendapatkan sertifikat vaksin meski telah melakukan vaksinasi. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, M. Imron, ini terjadi kerena persoalan teknis. Seperti NIK nya ganda, atau belum memiliki NIK.
Sehingga data manual itu tak bisa dientry ke Pcare-aplikasi yang ada di masing-masing fasilitas kesehatan. Akibatnya, data tersebut tak bisa ditarik oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Baca Juga : Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Kota Kediri Capai 69,79 Persen
"Yang tidak ditarik ini ada kurang lebih 11 ribuan mulai dari awal vaksinasi sampai hari kemarin," tuturnya usai mengikuti zoom meeting bersama Kapolri di Pendapa Kecamatan Grujugan, Selasa (11/1/2022).
Karena itu, kata Imron, pihaknya akan menarik semua data yang tak masuk KPCPEN. Dikumpulkan di Dinkes, yang selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Dispendukcapil.
"Persoalannya apa, kalau terkait ketika harus rekam, ya nanti Dispenduk yang fasilitasi. Setelah selesai baru di-entry ke Pcare," ujarnya.
Sebenarnya akibat dari banyaknya warga yang telah divaksin namun belum masuk KPCPEN, membuat capain vaksinasi Bondowoso baru di angka 67,18 persen per 10 Januari 2022 untuk masyarakat umum. Dan untuk warga lanjut usianya baru 47 persen.
Padahal jika melihat angka real, jumlah capaian vaksinasi masyarakat umum sudah 71 persen. Sementara untuk capaian vaksinasi Lansia sudah 51 persen.
Baca Juga : Aroma Perbaikan Ruas Jalan Kabupaten Sudah Tercium, Karena Sudah Dijadikan Priorita oleh Bupati
Di lokasi yang sama, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir menerangkan, pihaknya mendorong agar administrasi terkait e-KTP ini segera ditertibkan.
Mengingat penanganan capaian vaksinasi ini bukan hanya tugas Dinkes, TNI-Polri. Melainkan juga Dispendukcapil harus turut andil dalam administrasi e-KTP masyarakat untuk vaksinasi.
"Ini bentuk koreksi agar supaya, setiap masyarakat ngurus KTP, segera di-online-kan," pungkasnya.
