JATIMTIMES - Kendati target pajak pada tahun 2021 lalu telah terpenuhi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang tak ingin cepat berpuas diri. Bahkan, Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara tak ingin pihaknya takabur dengan capaian tersebut.
Sebagai informasi, pada tahun 2021 lalu, sektor pajak masih mendominasi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang. Dari jumlah target PAD sebesar Rp 741 miliar, sekitar 40 persennya atau sebesar Rp 312 miliar berasal dari sektor pajak.
Baca Juga : Target Pajak Terpenuhi di 2021, Bapenda Tak Ingin Takabur
Sedangkan tahun ini, seiring dinaikkannya target PAD menjadi Rp 978 miliar, target perolehan sektor pajak juga turut dinaikkan menjadi Rp 414 miliar. Menurut Made, hal itu juga dipengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat yang dinilai semakin bagus.
"Sudah berbagai upaya kami lakukan. Akhirnya target Rp 312 miliar bisa tercukupi di 2021. Mudah-mudahan ini tidak membuat kita menjadi sangat takabur ya. Tapi karena tahun depan menjadi Rp 414 miliar, berarti butuh sekali inovasi yang luar biasa dan mudah-mudahan bisa tercapai target itu," ujar Made.
Namun, hal tersebut tidak lantas ia jadikan sebagai beban, khususnya di institusi yang ia pimpin. Pasalnya, sebelum disepakati soal naiknya target pajak tersebut, sudah ada pertimbangan yang terukur dari jajaran pimpinan.
"Sebenarnya semua tugas pasti beban ya. Tapi saya yakin bahwa beban yang diberikan oleh pimpinan itu sepadanlah dengan kekuatan dan kemampuan yang kita miliki," imbuh Made.
Tidak hanya memungut, Bapenda juga telah memberikan apresiasi kepada sejumlah wajib pajak (WP) yang dinilai telah taat dalam menuntaskan kewajiban pajaknya. Hal tersebut di luar alokasi peruntukan pajak yang dikembalikan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Malang. "Ya harapannya ke depan wajib pajak bisa semakin tahu terkait fungsi daripada pajak," tegas Made.
Baca Juga : Bina Marga Pemkab Malang Alokasikan Anggaran Rp 300 Miliar untuk Peningkatan Jalan
Menurut Made, salah satu pajak yang dinilai masih dapat digenjot pada tahun 2022 mendatang adalah jenis pajak bumi dan bangunan (PBB). Dari catatan yang ia terima, keyakinan tersebut lantaran masih ada sejumlah objek pajak yang tarifnya harus disesuaikan.
"Sekarang apa iya pantas punya tanah (seluas) 2.000 atau 3.000 hektare, masih Rp 10 ribu bayar pajaknya. Ini salah satu yang akan kami sampaikan ke masyarakat bahwa nanti akan kami sesuaikan. Entah dari sisi kenaikan pajaknya untuk bumi maupun bangunan," pungkas Made.
