JATIMTIMES -Tim Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Trenggalek menggelar Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh 2021. Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa hingga Rabu, 21 - 22 Desember 2021.
Peserta dari Lokakarya tersebut terdiri dari Unsur Bappeda, PKP Perkim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), BPBD, OPD terkait, UPT kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan juga unsur penggiat lingkungan serta BKM/LKM. Dalam kesempatan lokakarya tersebut di ikuti oleh kurang lebih 42 partisipan yang terlibat aktif di dalamnya.
Baca Juga : Jelang Nataru 2022, Ketertiban dan Kondusivitas Jadi Priotitas Utama
Askor Mandiri KOTAKU Kabupaten Trenggalek Arfan Yulizar mengatakan, program Kotaku atau National Slum Upgrading Program (NSUP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengurangan kawasan kumuh secara berkelanjutan. Program ini juga merupakan program pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru.
“Di tahun 2021 ini Kabupaten Trenggalek mendapatkan intervensi program pendanaan BPM KOTAKU. Tapi Kabupaten Trenggalek sangat semangat. Dan fantastis, kami dapat mengkolaborasikan penanganan kekumuhan di Trenggalek berkat upaya OPD Kabupaten Trenggalek dalam mengintervensi permasalahan di dalam deleniasi SK Kumuh tahun 2020. Sehingga di tahun 2021 ini ada pengurangan Kumuh di Kabupaten Trenggalek,” kata Arfan, Selasa (21/12/2021).
Dalam kesempatan ini Arfan memaparkan, bahwa Luas Kumuh Awal (SK 2020) 54,35 ha, capaian pengurangan Kumuh 2020 14,37 ha, capaian Pengurangan Kumuh 2021 28,31 ha., capaian Pengurangan Kumuh Komulatif 40,08 ha dan sisa Luasan Kumuh Akhir tahun 2021 adalah 11,27 ha.
Adapun capaian pengurangan kumuh untuk 15 RT yang ada di Kabuapten Trenggalek untuk Tingkat kekumuhannya adalah Kumuh Ringan
“Berkat adanya kolaborasi dari berbagai pihak maka untuk 12 RT sudah tidak kumuh. Adapun yang Kumuh Ringan tinggal menyisakan 3 RT yang tersebar di Desa Sumbergedong 1 RT dan di Desa Surondakan 2 RT. Total anggaran kolaborasinya dari berbagai sumber mencapai Rp 16 miliar lebih. Yang Rp 8 miliar lebihnya menyasar ke wilayah desa deleniasi kumuh,” terangnya.
Kolaborasi dan sinergitas di Kabupaten Trenggalek yang luar biasa berdampak positif terhadap pelaksanaan program KOTAKU. Permasalahan layanan dasar tingkat pelayanan 5 infrastruktur utama ≥ 80% (jalan, drainase, air minum, air limbah rumah tangga dan persampahan). Kemudian jumlah kelurahan yang tingkat pelayanan Watsan (air minum, air limbah dan persampahan) ≥ 80% minimal 50% di Kelurahan dampingan. Data ini menegaskan masalah Layanan dasar Kabupaten Trenggalek Bisa TUNTAS 100% Tanpa ada masalah.
“Tuntas kumuh dengan tingkat pelayanan pada 5 infrastruktur utama (air bersih, sanitasi, jalan, drainase, persampahan) menjadi minimal 80% di Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.
Banyak paparan menarik yang disampaikan dalam lokakarya ini. Diantaranya materi yang disampaikan Bappeda Kabupaten Trenggalek. Dalam kesempatan ini Bappeda menyampaikan pentingnya Peran Pokja PKP ( pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ).
“Bappeda mendorong Pokja PKP dalam rangka keberlanjutan peran penanganan kumuh. Peran dan Fungsi Pokja PKP perlu dioptimalisasi. Selain merupakan bagian dari exit strategy Program Kotaku, diharapkan Pokja PKP mampu menginisiasi Forum PKP serta menggerakkan elemen masyarakat lainnya guna mencegah maupun menangani kumuh yang ada di wilayahnya,” tukas Arfan.
Baca Juga : BNN Kabupaten Blitar Sepanjang Tahun 2021, Program Kerja Mantap Capaian Kinerja Meningkat
Forum PKP sendiri, lanjut Arfan, diharapkan mampu mengkolaborasikan pemda, pemerintah pusat serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menangani kumuh. Oleh karena itu, demi pengendalian dan tindak lanjut atas isu dan permasalahan yang berkembang, pelaku program akan melaksanakan workshop di masing-masing kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pihak swasta, perguruan tinggi, BKM dan stakeholder lainnya di tingkat Kabupaten trenggalek. Di samping itu juga perlu adanya tanggung jawab bersama untuk semua element dalam menangani kekumuhan yang ada di Kabupaten trenggalek.
“Dari lokakarya ini Kabupaten Trenggalek memastikan diri siap melakukan replikasi program sejenis untuk proses pemberdayaan dan pengembangan di masyarakat. Tujuannya adalah dengan adanya replikasi program maka keberlanjutan program yang sudah berjalan di Kabupaten Trenggalek bisa terjaga dengan baik,” tegas Arfan.
Di dalam kesempatan yang sama, Tim Leader dari OSP 4 Jawa Timur Winardi, memberikan sejumlah arahan. Diantaranya dia menyampaikan persoalan perumahan dan permukiman semakin hari semakin kompleks. Penanganan persoalah perumahan dan permukiman ini menurutnya memerlukan adanya sinkronisasi multi sektor dalam hal penataan, pengelolaan permukiman serta pemeliharaan hasil pembangunan.
“Sinkroninasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih penanganan dan munculnya permasalahan lahan. Jika tak ditangani secara kolaboratif akan dapat memunculkan permukiman kumuh baru. Dan yang paling penting bagaimana pemerintah Kabupaten Trenggalek bisa melakukan penganggaran yang tepat guna di wilayah perumahan dan permukiman. Sehingga kepedulian Pemkab Trenggalek bisa menjadi terobosan untuk keberhasilan penanganan kumuh di wilayahnya,” ungkap Winardi.
Lokakarya yang digelar kali ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. Orang nomor satu di Kabupaten Trenggalek memberikan tanggapan dan apresiasi yang luar biasa atas terselenggaranya Lokakarya KOTAKU Kabupaten Trenggalek. Dirinya berharap dengan lokakarya ini akan dapat diketahui sejauh mana capaian pengurangan kumuh di Kabupaten Trenggalek.
Selain itu dengan lokakarya ini juga akan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan Pemkab Trenggalek dalam penataan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerahnya.
“Saya berharap peran serta OPD yang membidangi tahu peran dan fungsinya. Saya berharap kedepan program KOTAKU atau replikasi program yang ada di Kabupaten Trenggalek bisa dilanjutkan. Karena manfaat dari program ini sangat luar biasa,” pungkas Arifin.
