JATIMTIMES - Banjir bandang di Kota Batu pada Kamis (4/11/2021) lalu yang menelan korban jiwa 7 orang, tidak saja disebabkan jebolnya bendung alam di kawasan hulu tapi, juga dipicu oleh alih fungsi lahan. Yakni alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian, permukiman hingga pariwisata.
Alih fungsi lahan itu pun terpantau Badan Penanggulangan Bencana Nasional beberapa waktu saat memantau dan memetakan bencana dari udara. Dari pantauan itu diketahui sepanjang bantaran sungai cukup banyak kebun semusim dibuat di lereng tepi sungai. Kondisi itu membuat tanah seperti meleleh saat diterpa hujan dengan intensitas tinggi. Tanahnya seperti meleleh karena akar tidak mengikat tanah.
Baca Juga : Pembahasan APBD Surabaya 2022, PSI Sampaikan 7 Poin Penting
Hasil analisis yang dilakukan oleh ProFauna Indonesia kurang lebih 90 persen hutan lindung di lereng Gunung Arjuna telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian, hotel, permukiman hingga pariwisata. Dengan luasan lahan mencapai 150 hektare hutan yang sudah dialih fungsikan jadi pertanian khususnya di kawasan hulu sungai Desa Tulungrejo dan Desa Sumber Brantas.
Tidak hanya itu saja, Ketua ProFauna Indonesia, Rosek Nursahid mengatakan, jika banjir bandang terjadi karena adanya kebakaran hujan di Gunung Arjuno yang terjadi di tahuh 2019 silam. Ada 3 ribuan hektare lahan yang terdampak kebakaran.
“Hutan Lindung di Malang raya sudah pada tahap kritis, harus ada rehabilitasi atau pemulihan dengan menanam pohon bukan sayur atau malah tanaman porang,” tambah Rosek.
Saat ini ProFauna dan Perhutani tengah menggandeng petani untuk memulihkan hutan lindung tersebut dengan alih komoditi dari tanaman sayur menjadi pohon buah. “Tanaman sayur ke depannya tidak boleh ditanam di hutan lindung, harus berupa pohon keras," ucap Rosek.
ProFauna juga mendesak agar semua hutan lindung di wilayah Batu dan Malang dipulihkan fungsinya. Lalu meminta jangan ada pembukaan hutan lindung dan yang kondisinya masih baik, wajib untuk dijaga.
Sementara itu dari hasil riset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), luas Ruang Tata Hijau (RTH) Kota Batu saat ini berada di kisaran 12 sampai 15 persen. Jumlah tersebut belum memenuhi kriteria minimal luasan RTH di sebuah daerah, yang diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Di dalamnya dijelaskan bila RTH di suatu daerah harus berada pada angka 30 persen.
Penurunan luasan RTH itu diduga disebabkan alih fungsi lahan di hutan primer. Kurang kebih dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Lalu berdasarkan analisa citra satelit diketahui bahwa sekitar 1.295 hektare kawasan hutan di Kota Batu mengalami kerusakan.
Baca Juga : PMI Jember Kirim 11 Relawan ke Lokasi Banjir Bandang Kota Batu
Selain itu luas hutan primer di Kota Batu telah berkurang sebanyak 384 hektare. Rata-rata berubah menjadi lahan pertanian, khususnya pertanian sayuran.
Terakhir, dari data yang dihimpun eksistensi keberadaan lahan hijau, dari luas 6.034,62 hektare pada tahun 2012 lalu menjadi 5.279,15 hektare pada tahun 2019.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Rere Christanto, mengatakan salah satu faktor penyebab terjadinya banjir adalah hilangnya kawasan resapan di Kota Batu. Adanya alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian maupun permukiman.
“Dari beberapa, faktor banjir Kota Batu karena semakin hilangnya kawasan resapan di Kota Batu itu sendiri. Baik akibat pembukaan kawasan hutan untuk ladang, tegalan, permukiman sampai ke wisata," ujar Rere.
