JATIMTIMES - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) akan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan terkait layanan kebutuhan air oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan. Hal tersebut menyusul ditemukannya kebocoran pipa milik Perumda Tirta Kanjuruhan belum lama ini.
Pasalnya, kebocoran pipa yang terjadi ternyata bukan hanya di satu titik saja. Melainkan ada di beberapa titik kecamatan. Bahkan, dari laporan yang diterima LIRA hingga saat ini, kebocoran yang terjadi tidak hanya satu dua kali.
Baca Juga : Bupati Madiun Dapat Surat Kaleng dari Staf PDAM yang Teraniaya, Ini Isinya
"Bukan bulanan, bahkan mingguan. Artinya, setelah diperbaiki, 10 hari setelahnya rusak, atau 2 minggu setelah itu ada kebocoran lagi walaupun di titik yang berbeda." ujar Ketua DPD LIRA Malang Raya, M. Zuhdy Achmadi, Selasa (2/11/2021) sore.
Kondisi tersebut ternyata secara tidak langsung berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi pelanggan Perumda Tirta Kanjuruhan. Meskipun di sebagian wilayah, kebutuhan air warga masih ada yang terbantu dengan keberadaan sumber yang ada di sekitarnya.
"Ya beruntungnya itu, masih ada sumber yang bisa dimanfaatkan masyarakat," imbuh pria yang akrab disapa Didik ini.
Sementara itu, LIRA menangkap bahwa ada hal yang harus dibenahi dengan kondisi tersebut. Bahkan, ia juga menilai bahwa upaya perbaikan pipa yang dilakukan tersebut diduga juga hanya sebagai penggugur kewajiban saja.
"Ya kalau satu dua kali saja itu mungkin gapapa. Ini masyarakat di sekitar pipa yang bocor itu sampai mengatakan bahwa pipa yang baru saja diperbaiki itu tidak lama lagi akan bocor. Itu ada hal yang harus dibenahi," terang Didik.
Baca Juga : Wabup Lumajang Minta Pengembang Perumahan Tak Main-Main Dengan Fasum
Menurutnya, dalam permasalahan tersebut sebenarnya juga tidak lepas dari fungsi keberadaan dewan pengawas (Dewas) yang dimiliki oleh Perumda Tirta Kanjuruhan. Artinya seharusnya, Didik menyebut dalam hal ini Dewas memiliki peranan penting. Pengaduan LIRA termasuk menerima informasi kebocoran pipa dan penyebabnya.
"Jadi (Dewas) memang harus berkompeten di bidang ini. Makanya, dalam kondisi seperti ini fungsi pengawasan yang dimiliki Dewas, juga harus bisa mengawasi kualitas SDM. Jadi layanan-layanan yang dilakukan agar tidak hanya sebagai upaya menggugurkan kewajiban. Kami akan menginventarisir berapa banyak kebocoran terjadi di wilayah tersebut," pungkas Didik.
