JATIMTIMES - Presidensi Indonesia dalam G20 pada tahun 2022 mendatang semakin menunjukan trend positif. Hal tersebut diketahui, setelah muncul kesepakatan yang baik dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan beberapa negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G20) di Roma Italia. Pertemuan itu dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison dilakukan pembahasan tentang energi dan perubahan iklim.
Baca Juga : Jokowi Ingin Pasar CPO Indonesia di Turki Kembali Meningkat
Menurut Menko Airlangga, Australia mendukung kebijakan di sektor energi dan transisi energi yang sudah dijalankan Indonesia. Di mana transisi energi itu harus diikuti juga oleh pembiayaan dan investasi terkait iklim.
Kedua adalah tentang teknologi yang tersedia dan dinilai terjangkau. Hal tersebut juga diharapkan bisa mempercepat terbentuknya sistem energi hijau di Indonesia. Selanjutnya terkait Vaccinated Travel Line (VTL). Di mana Australia akan merevitalisasi turis dan membolehkan Warga Negara (WN)-nya untuk bepergian ke luar negeri, termasuk ke Indonesia, terutama untuk WN yang sudah divaksin dua kali.
“Indonesia juga menyampaikan bahwa kunjungan dari Luar Negeri ke Indonesia ada aturan soal karantina, dan mereka (Australia) akan ikut aturan tersebut. Mereka akan membuka (kunjungan) untuk orang Indonesia terutama di dua negara bagian yang sudah membuka yaitu New South Wales dan Victoria. Mereka juga mengharapkan mahasiswa Indonesia bisa kembali belajar di Australia,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan persnya, Sabtu (31/10/2021).
Selain itu, Indonesia dan Australia juga bersepakat tentang persoalan ekonomi digital yang harus dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 mendatang. Terlebih agar kebijakan dan regulasi di sektor itu tidak berbeda dengan sektor konvensional, utamanya dari segi platform digital.
“Diharapkan bullying di media sosial akan diatur oleh para platform secara bertanggung jawab dan seimbang,” imbuh Menko Airlangga.
Selain hal tersebut, yang juga turut dibahas adalah rencana pembangunan Green Hydrogen (Hidrogen Hijau) di Kalimantan Utara. Dimana menurutnya, rencana tersebut akan dibangun di kawasan seluas 13 ribu hektare.
"Yang sekarang sedang dibahas (investasinya) dengan Fortescue Metals Group (FMG) yang dipimpin oleh Andrew Forest yaitu sebesar 13 ribu hektare, dan itu akan mengintegrasikan antara energi berbasis hydro, lalu investasi di bidang pembangkitan hydrogen economy, dan juga terkait petrokimia kompleks. Diharapkan proyek tersebut akan melakukan penyerapan energi dan pembangkitan listrik yang besar,” papar Menko Airlangga.
Selain itu, dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, hal yang dibahas adalah kerjasama soal alat utama sistem senjata (alutsista) yang produksi bersama kedua negara, termasuk mengenai keterlibatan, ketersediaan, maupun konten lokal. Prancis tentunya juga mendukung Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022.
Baca Juga : Identik saat Halloween, Ini Sederet Manfaat Buah Labu untuk Kesehatan
“Dalam posisi Presiden Prancis yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden Uni Eropa (UE) tentu Pak Presiden juga minta adanya akselerasi pembahasan dari Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU CEPA), yang kita harapkan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dan sebaliknya, jadi ‘kue’ Indonesia di Eropa bisa meningkat. Diharapkan juga dengan Presidensi Indonesia G20, kita akan mempunyai daya tawar yang tinggi, sehingga diharapkan akan ada manfaat untuk menyelesaikan itu,” beber Menko Airlangga.
Sementara saat bertemu dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, hal yang dibahas adalah soal kerjasama Indonesia-Turki CEPA. Khususnya tentang minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia.
Menko Airlangga mengatakan bahwa pasar CPO Indonesia yang awalnya besar di Turki, namun sekarang turun nilainya akibat ada negara tetangga Indonesia yang mempunyai CEPA juga.
"Jadi untuk mengembalikannya, tentu kita perlu mengakselerasi ini. Bapak Presiden menugaskan Menteri Perdagangan menangani CEPA (dengan Turki) tersebut,” imbuhnya.
Terakhir mengenai UMKM, Menko Airlangga memaparkan bahwa hal ini menjadi prioritas Indonesia, seperti yang terungkap ketika Presiden Jokowi berpidato pada side event KTT G20 yang membahas soal UMKM dan bisnis milik perempuan.
“Beberapa program inklusif yang sudah dilakukan, baik dalam bentuk Program Mekaar, UMi, KUR, serta onboarding UMKM ke sektor digital yang melibatkan 65 juta UMKM, dan sebagian besar (pengusahanya) adalah perempuan. Misalnya, (Ratu Belanda) Queen Maxima mengambil contoh kegiatan inklusif yang ada di Indonesia salah satunya digitalisasi ojek online, serta PM Italia Mario Draghi yang juga mengapresiasi berbagai program yang disampaikan Presiden,” pungkas Menko Airlangga.
