JATIMTIMES - Wakil Ketua DPRD Lumajang dari Fraksi PPP H. Akhmat S.T., mengaku khawatir dengan kondisi APBD Lumajang tahun anggaran 2022. Ini berkaitan dengan hutang Pemerintah Lumajang yang harus mulai diangsur mulai tahun depan, sementara PAD masih cukup rendah.
Menurut H. Akhmat, tahun depan pemerintah harus membayar cicilan hutang ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sementara banyak program pemerintah yang terkendala sebagai dampak dari pandemi Covid-19 .
Baca Juga : Waspadai Bencana Hidrometeorologi, Wabup Blitar Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan
"Hingga bulan Maret nanti Lumajang akan menerima pencairan pinjaman dana PEN dari PT. SMI sebesar Rp 200 M dan tahun depannya harus mengangsur Rp 75 M, ini mulai sekarang harus dipikirkan," ujar H. Akhmat saat diwawancarai di ruang kerjanya Rabu siang (27/10/22).
Lebih lanjut H. Akhmat menjelaskan bahwa mulai tahun depan Pemerintah Kabupaten Lumajang harus membayar angsuran senilai Rp 75 M tersebut selama 3 tahun sesuai tenor pinjaman tersebut.
"Bupati dan Wakil Bupati harus fokus dan berinovasi di sektor penghasil pendapatan. Ini harus dicermati, PAD pasir yang kita target Rp 25 miliar saja hingga kini masih dapat Rp 7 miliar," sambungnya.
Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, H. Akhmat meminta agar melakukan pendataan, program kerja mana saja yang menjadi prioritas, karena tidak semua bisa terpenuhi pada anggaran tahun depan mengingat situasi dan kondisi saat ini.
Baca Juga : Sempat Miskomunikasi, Akhirnya Pemkab Tuban Beri Bonus Atlet Prestasi di Ajang PON XX Papua
"Ya harus fokus baik anggarannya maupun programnya. Agar jelas hasilnya. Misalnya pariwisata, jalannya bagaimana, daya dukung lainnya seperti apa. Jadi jelas hasilnya nanti," tegas H. Akhmat kemudian.
