JATIMTIMES - Pengamat pendidikan di Tulungagung Bambang Agus Susetyo, menilai korelasi dan relevansi antara pendidikan politik dan proses politik di Kabupaten Tulungagung masih kurang.
Salah satu studi kasusnya, menurut Bambang, bisa dilihat dari kejadian yang masih hangat baru-baru ini, yaitu proses pemilihan Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2019.
Baca Juga : Momentum HUT ke-57, Presiden RI Joko Widodo: Partai Golkar Matang dan Berpengalaman
"Dari sisi pendidikan kalau saya evaluasi dan setelah saya baca tatib DPRD dan sebagainya, memang kurang relevan. Korelasinya kurang memang," kata pria yang pernah menjadi Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, Sabtu (23/10/2021).
Secara ilmiah, lanjutnya, adanya aksi pasti akan ada reaksi. Artinya, jika dalam proses Pilwabup Tulungagung masih ada tuntutan, bisa dipastikan ada faktor penyebabnya. Jadi kemungkinan kesepakatan yang diambil terakhir itu perlu mendapat legitimasi hukum.
Selain itu, Indonesia adalah negara hukum jadi semua proses harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku tidak hanya bisa seperti itu (mengabaikan pendidikan politik).
"Itu kacamata pendidikan politik. Jadi saya tidak bisa menyalahkan dan tidak bisa membenarkan, tapi pola perilaku ini sudahkah sesuai dengan tata aturan perundangan gitu saja," ucapnya.
Baca Juga : Pernah Jaya, Sektor Pendidikan di Tulungagung Kini Alami Degradasi
Pria yang juga pernah menjadi salah satu peserta kontestasi Pilwabub Tulungagung ini mengaku tidak mau berkomentar banyak, apalagi menjustifikasi. Dirinya memilih untuk tetap berdiri di tengah untuk memberi edukasi pada masyarakat.
"Saya sadar ketika saya tidak masuk (tidak mendapat rekomendasi), saya tidak akan ngriwuki (membuat rusuh) siapapun dan ketika masih terjadi seperti ini, ya monggo saya tidak bisa berkomentar banyak," tutupnya.
