JATIMTIMES - Setelah sempat tertunda akibat berlakunya PPKM level 3, puluhan buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan akhirnya melanjutkan gerakan mereka dalam agenda menolak hasil seleksi dan pelantikan tiga direksi PDP Kahyangan.
Massa buruh, Kamis (21/10/2021) mendatangi pendopo Bupati Jember dan DPRD Jember untuk menyuarakan aspirasinya.
Baca Juga : Tabrak Truk Dari Belakang, Pemotor Asal Jember Meninggal Dunia
Dalam orasinya, koordinator aksi Dwiagus Budiyanto menyoroti tidak kompetennya direksi terpilih PDP Kahyangan hasil lelang terbuka atau open bidding yang dilakukan Pemkab Jember melalui panitia seleksi.
"Pansel diindikasi hanya sekedar formalitas seleksi melalui mekanisme open bidding, tetapi sangat terlihat bahwa pada akhirnya hak prerogatif bupati yang menentukan," pekiknya.
Para direksi yang terpilih itu menurutnya tidak kompeten dan tidak sesuai bidangnya. Ini terlihat dari rencana bupati mendatangkan tim dari Institut Teknologi Bandung sebagai pendamping direksi.
"Untuk apa mereka didampingi, apa para direksi itu tidak mampu? jika sudah layak sesuai kompetensi untuk apa butuh pendampingan," imbuhnya.
Bupati Jember Hendy Siswanto diketahui berencana mengundang beberapa orang dari Institut Teknologi Bandung yang akan mendampingi direksi dalam menjalankan tugasnya nanti.
Hal ini disayangkan Dwiagus, karena mendatangkan para ahli dari luar kota disebutnya tidak gratis dan dikhawatirkan malah menambah pengeluaran.
Dalam orasinya, koordinator aksi menyampaikan tuntutan dari para buruh. Di antaranya, menolak tiga direksi yang tidak memiliki kompetensi di bidang manajerial dan usaha perkebunan, meminta KPM mencabut SK direksi atas nama tiga orang tersebut, direksi terpilih, dan melakukan seleksi ulang sesuai standar aturan yang berlaku oleh tim seleksi yang profesional dan independen.
Sayangnya aksi unjuk rasa para buruh tidak membuahkan hasil. Perwakilan pemkab bahkan Bupati Hendy tidak menampakkan diri di depan massa.
Baca Juga : Gelar Aksi, Buruh PDP Kahyangan Sentil Bupati Jember Lewat Lagu Khana
Dari informasi yang diterima media ini, Bupati Hendy sedang melakukan perjalanan dinas luar dalam agenda APKASI Otonomi Expo di Jakarta.
Usai satu jam berorasi di pendopo, para buruh melanjutkan aksi mereka ke DPRD Jember. Buruh menagih janji wakil mereka di legislatif yang menyatakan siap memfasilitasi dengan mendatangkan bupati dan pansel namun sampai berlangsungnya pelantikan direksi janji tersebut tidak terealisasi.
"Mana ini wakil rakyat kita, yang katanya membela rakyat malah masuk angin. Janjinya mau mempertemukan buruh dengan pansel dan bupati tapi sampai dilantik hanya omong kosong," teriak Dwiagus.
Hampir terjadi ketegangan antara para buruh dengan aparat yang berjaga di pintu gerbang gedung DPRD. Tidak berlangsung lama, salah seorang anggota dewan menemui massa untuk berdialog.
Menjawab aduan para buruh, Siswono anggota dewan dari fraksi Parta Gerindra menyebut, secara kelembagaan memang dewan belum melayangkan undangan kepada bupati maupun pansel. Namun, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi para buruh kepada pimpinan agar masalah cepat selesai.
Menimpali Siswono, Dwiagus menegaskan akan kembali melakukan unjuk rasa jika anggota dewan dalam waktu dekat tidak bisa memfasilitasi para pihak yang berseteru.
