free web hit counter
Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Peristiwa

Bantuan Tunai PKL dan Warung di Provinsi NTB Paling Cepat dan Tepat Sasaran

Penulis : Desi Kris - Editor : Yunan Helmy

14 - Oct - 2021, 20:36

Placeholder
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Dok Istimewa)

JATIMTIMES - Dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian telah dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Utamanya setelah diberlakukan PPKM yang membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat. Terlebih bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang omzetnya menurun drastis sejak adanya PPKM.

 Pemerintah tentu langsung merespons kondisi ini dengan mencetuskan Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) yang termasuk dalam klaster perlindungan sosial (perlinsos) di Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca Juga : Miliki 4.300 Pil Koplo, Remaja Asal Mlawang Klakah Diciduk Polisi

 

Program ini untuk melengkapi program pemerintah yang sudah berjalan selama ini. Misalnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, dan Restrukturisasi Kredit UMKM. Program ini berupa penyaluran bantuan uang tunai kepada pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung (PW) melalui personel TNI dan Polri. Diharapkan bantuan ini dapat membantu mereka bangkit kembali setelah sekian lama terdampak PPKM. 

140921_airlangga-hartarto-bantu-pkl.psdc11f0a20b775e08f.png

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah meluncurkan Program BTPKL-W secara resmi di Yogyakarta pada 9 Oktober 2021 dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X.

Meneruskan kegiatan di Yogyakarta itu, hari ini Kamis (14/10/2021) Menko Airlangga menyalurkan bantuan BT-PKLW kepada beberapa perwakilan PKL dan PW yang ada di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan yang diadakan di Taman Sangkareang itu dihadiri oleh sekitar 70 PKL/PW yang telah didata oleh Polresta Mataram dan Kodim 1606/Mataram.

“Per hari ini, jumlah bantuan yang telah tersalurkan di seluruh Indonesia sebanyak ± 240 ribu atau 24% dari total target penyaluran. Mekanismenya selama ini yaitu petugas Polri dan TNI akan terjun langsung untuk mendata dan melakukan verifikasi PKL dan PW yang berhak menerima bantuan BT-PKLW. Calon penerima yang telah terdata dan terverifikasi itu akan menerima undangan pengambilan bantuan di kantor polres atau kodim setempat,” jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyaksikan simulasi pendataan BT-PKLW oleh personel TNI/Polri dan menyalurkan langsung kepada 5 perwakilan penerima secara simbolis. Menko Airlangga berkeliling dan menyapa para PKL dan PW yang tempat berdagangnya berada di sekitar taman tersebut serta diakhiri dialog dengan beberapa orang di antaranya.

Airlangga menanyakan jenis usaha mereka, dan apa saja kebutuhannya yang akan dibantu terpenuhi dengan bantuan tersebut. “Saya mengapresiasi dan berharap penyaluran bantuan BT-PKLW, terutama di Provinsi NTB ini, dapat berjalan lancar dan benar-benar dapat membantu para PKL dan PW untuk menjaga usahanya yang terdampak penerapan PPKM. Di sini 100% sudah disalurkan dan menjadi yang terbaik di Indonesia. Kegiatan ini sudah dicek presiden, cepat sekali, dan tepat sasaran,” ungkap Menko Airlangga.

Baca Juga : Dapat Anggaran DBHCHT 4,1 Miliar, RSUD Moh Anwar Sumenep Tambah Fasilitas Kesehatan

 

Sebagai informasi, sasaran penerima sampai akhir 2021 adalah sebanyak 1 juta orang PKL dan PW yang disalurkan melalui TNI (500 ribu) dan Polri (500 ribu). Besaran manfaat yang didapatkan sebesar Rp 1,2 juta yang dibayarkan sekali untuk setiap PKL dan pemilik warung.

Kriteria untuk PKL dan pemilik warung yang bisa mendapatkan adalah mereka yang tidak termasuk dalam daftar penerima/calon penerima BPUM. Lokasi usahanya juga harus berada di kabupaten/kota yang menerapkan PPKM berdasarkan Inmendagri No. 27 dan 28 Tahun 2021. Juga memenuhi persyaratan yang ditentukan, yakni WNI, memiliki e-KTP dan bukan merupakan ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD.

 Turut hadir mendampingi menko perekonomian dalam kegiatan ini, menteri perindustrian; kepala BNPB; pangkogabwilhan II; gubernur NTB; kapolda NTB; sekretaris Kemenko Perekonomian; staf ahli bidang regulasi penegakan hukum dan ketahanan ekonomi Kemenko Perekonomian; anggota DPR; danrem 162/Wirabhakti; wali kota Mataram; dandim 1606/Mataram; dan kapolresta Mataram.


Topik

Peristiwa



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Desi Kris

Editor

Yunan Helmy