JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang optimistis target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang dapat tercapai pada tahun 2021 ini. Targetnya sendiri adalah Rp 741 miliar.
Memang beberapa sektor yang jadi andalan Kabupaten Malang untuk menghimpun PAD sempat mengalami penurunan. Namun nyatanya, jumlah tersebut naik 3,6 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun 2021. Yang awalnya Rp 715 miliar menjadi Rp 741 miliar.
Baca Juga : Setelah Kiper Persela, Persedikab Datangkan Kiper PON Maluku Utara
Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menjelaskan, beberapa sumber PAD Kabupaten Malang yang perolehannya masih rendah adalah sektor pariwisata. Selain itu, beberapa retribusi ada yang dibebaskan. Alasannya karena dampak kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).
"Retribusi rendah. Pariwisata juga. Retribusi kenapa rendah? Masa pandemi ini banyak yang dibebaskan," ujar Darmadi, Sabtu (25/9/2021).
Walau begitu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini tetap optimis target PAD Kabupaten Malang tahun ini 2021 terpenuhi. Bahkan, ia mengklaim bahwa saat ini, perolehan PAD Kabupaten Malang sudah mencapai 75 persen.
"PAD Rp 741 miliar. Hingga saat ini sudah tercapai sekitar 75 persen. Saya yakin bisa tercapai," imbuh pria asal Poncokusumo ini.
Sementara itu, terkait serapan APBD di beberapa sektor yang dinilai masih rendah, Darmadi menyebut bahwa hal itu dikarenakan beberapa hal. Selain karena memang ada sejumlah kegiatan yang tidak bisa terlaksana, juga ada beberapa kegiatan yang hanya tinggal menunggu proses klaim.
Baca Juga : Hana O Maku, Event Sakral Koeboeran Londo Simbol Perdamaian Jepang dan Indonesia
Dan dari pantauan dewan, saat ini sudah ada beberapa program maupun kegiatan yang hanya tinggal pelaksanannya. Sehingga dewan berharap bahwa kegiatan yang dimaksud bisa segera dilaksanakan pada bulan ini.
"Memang ada beberapa yang masih rendah karena ada sejumlah kegiatan yang karena perubahan kebijakan (PPKM) beberapa waktu lalu, akhirnya tidak terlaksana. Namun begitu, juga ada juga yang sudah proses tapi belum terlaksana. Jadi, kami berharap bulan ini bisa dilaksanakan. Dan ada beberapa yang memang hanya tinggal proses klaim. Itu juga ada di catatan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)," pungkasnya.
