JATIMTIMES - Keberadaan juru parkir (jukir) nakal memang masih belum bisa dipungkiri di beberapa kota besar. Hal itu tentu menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Malang. Sehingga, kecakapan sumber daya manusia (SDM) para jukir dinilai penting untuk terus ditingkatkan dalam menekan keluhan masyarakat.
Selain sudah dipedomani dengan sederet sistem kerja, peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan regulasi yang ada juga dinilai penting. Itu menjadi salah satu landasan jukir di Kota Malang diberikan pembinaan yang dilangsungkan hari ini (Rabu, 22/9/2021) di Mini Block Office.
Baca Juga : Targetkan PPKM Turun ke Level 1, Kota Malang Harus Capai Ini
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Heru Mulyono menyatakan, pembinaan ini sebagai upaya untuk kembali memberikan edukasi kepada jukir di Kota Malang agar dalam pelaksanaan tugasnya selalu menyesuaikan aturan yang berlaku. Mengingat, masih banyak ditemui jukir nakal dari laporan masyarakat.
Di sisi lain, para jukir juga harus terus mendapat pemahaman terkait titik-titik lokasi yang diperbolehkan untuk dijadikan area parkir kendaraan. "Memang para jukir ini sudah melaksanakan tugasnya, tapi kadangkala belum tahu akan aturan, maka kita refresh kembali aturannya supaya mengerti. Karena parkir ini agak sedikit dilematis. Kalau kita genjot parkirnya maka potensi kemacetan. Tapi, kalau kita ingin membersihkan macet maka parkir terkurangi," ujarnya.
Heru menambahkan, melalui pembinaan inilah nantinya akan dicarikan solusi bersama.
Seperti, untuk penataan parkir agar tidak mengganggu lalu lintas hingga usulan yang diinginkan para jukir di Kota Malang.
"Maka kita cari solusi caranya bagaimana parkir yang baik, tidak mengganggu lalu lintas, para jukir juga maksimal pendapatannya. Kita memberikan ke mereka usulannya seperti apa," jelasnya.
Lebih jauh Heru menyampaikan, dalam hal ini disiapkan pula inovasi khusus oleh Pemkot Malang untuk mempermudah layanan parkir. Yakni, dengan memanfaatkan digitalisasi melalui sebuah kartu, yang mana hal itu masih perlu untuk diberikan edukasi kepada jukir secara berkala.
Sehingga, nantinya Kartu Tanda Anggota (KTA) jukir dapat sekaligus berfungsi sebagai ATM yang mempermudah jukir untuk memperoleh pendapatannya.
“Kita akan coba model teknologi yang kita lakukan dengan kartu itu, jadi KTA (Kartu Tanda Anggota)-nya ini sebenarnya bisa sebagai ATM. Kerja sama dengan beberapa bank,” terang Heru.
Baca Juga : Diskopindag Kota Malang Percantik 6 Pasar Rakyat, Pengerjaan sudah 30 Persen
Dengan begitu, pendapatan para jukir nantinya akan masuk ke tabungan, dan petugas cukup membawa kotak kecil saat bertugas. "Tapi tetap kita minta masukan, jadi kesiapan perilaku dan mindset, jangan sampai kita kejar teknologi tapi nggak siap. Kita coba edukasi disini," tandas Heru.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, pembinaan ini sebagai bentuk memberikan arahan kepada jukir untuk memahami aturan yang telah ditetapkan. Apalagi, saat ini sudah ada 404 titik parkir abu-abu yang akhirnya menjadi potensi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk ditarik Pajak Parkir.
Dalam hal ini menurutnya, Dishub Kota Malang harus terus memberikan edukasi. Sebab, jukir merupakan salah satu yang ikut berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Tinggal sekarang PR Kepala Dishub, memahamkan masyarakat bahwa jukir itu juga sama-sama membantu kita. Jukir yang tertib otomatis bisa memberikan kontribusi PAD. Pembinaan substansinya seperti itu," ungkapnya.
