BPJS Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Program JKN-KIS Kepada 200 KPM | Jatim TIMES

BPJS Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Program JKN-KIS Kepada 200 KPM

Sep 14, 2021 18:14
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Malang Ariyanti (kanan) bersama anggota Komisi IX DPR RI Ali Ahmad saat berfoto bersama dengan para Kader Pembangunan Manusia, Selasa (14/9/2021). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Malang Ariyanti (kanan) bersama anggota Komisi IX DPR RI Ali Ahmad saat berfoto bersama dengan para Kader Pembangunan Manusia, Selasa (14/9/2021). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Malang bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diikuti oleh 200 Kader Pembangunan Manusia (KPM). 

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malang Ariyanti mengatakan, sosialisasi terkait JKN-KIS pada 200 KPM dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Malang ini merupakan sesi pertama yang nantinya akan terus berlanjut.

Baca Juga : Kisah Anak Pemulung yang Berhasil Juarai Lomba Karate, Ingin Jadi Polisi

Pihaknya menyampaikan, alasan dilibatkannya para KPM ini karena para relawan memiliki kedekatan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan kedekatan ini, KPM dapat membantu BPJS Kesehatan dalam mensosialisasikan program JKN-KIS. 

"Karena JKN ini sudah tahun ketujuh, bisa lebih dipahami lagi oleh masyarakat, bahwa mereka itu harusnya mempunyai jaminan kesehatan," ungkapnya kepada JatimTIMES.com, Selasa (14/9/2021). 

Sehingga nantinya, masyarakat tidak perlu berbondong-bondong mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan ketika sedang sakit. Namun, dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan sejak awal akan memudahkan peserta ketika sedang sakit. 

"Ketika orang sakit, emosinya sudah tinggi, mereka tidak mempunyai jaminan, mereka harus menyiapkan biaya, pasti respons masyarakat berbeda kalau misalkan mereka akan mendaftar, lalu kita jelaskan mekanismenya," terangnya.

Terlebih lagi, peserta BPJS Kesehatan yang menggunakan layanan JKN-KIS masih belum sesuai dengan target nasional yang harus sesuai dengan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan di atas 95 persen. 

"Kita sampai saat ini posisi di 68,42 persen, semoga nanti dengan dukungan berbagai pihak yang terkait itu, kita bisa mengejar Kota Malang dan Kota Batu," bebernya. 

Selanjutnya, pihaknya memiliki target jangka panjang untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan dan melakukan pemilahan segmentasi pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan. 

"Segmentasi mutlak harus dilakukan, mana yang harusnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, mana yang harus menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, mana yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemberi kerja," tandasnya. 

Baca Juga : Kelainan Kelamin Ganda Dialami Gadis 17 Tahun Asal Purwosari, Ini Penjelasan Dokter soal Penyebab dan Cara Pengobatan

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Ali Ahmad mengungkapkan, atas arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) seluruh masyarakat diharuskan mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hal itu juga harus didorong oleh upaya-upaya dari pemerintah daerah agar merealisasikan target nasional tersebut.

"Jadi jangan sampai orang-orang miskin, orang-orang relawan itu nggak dikasih BPJS, karena penting sekali. BPJS itu diharuskan, kalau target di nasional memang harus tercapai," ujarnya.

Kemudian pihaknya juga mendorong Pemerintah Kabupaten Malang agar memfasilitasi relawan KPM yang berada dibawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) RI agar menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

Terlebih lagi, relawan KPM tersebut merupakan penggerak dalam mensukseskan program Presiden RI Jokowi untuk penurunan angka stunting yang door to door mendata masyarakat di Kabupaten Malang yang mengalami stunting.

"Sehingga disitu paling tidak, desa atau pemerintah supaya bisa memberikan lebih, paling tidak dengan adanya kami mensosialisasikan ini, pemerintah sudah mulai peduli untuk mereka diikutkan kepada Bpjs," pungkasnya.

Topik
BPJS Kesehatan Kabupaten Malang Wabup Lumajang marah

Berita Lainnya