04/12/2022 Bingung dengan Surat Rekom Beli BBM, Nelayan Pantai Selatan Berharap Ada SPBN di Tulungagung | Jatim TIMES

Bingung dengan Surat Rekom Beli BBM, Nelayan Pantai Selatan Berharap Ada SPBN di Tulungagung

Sep 08, 2021 20:12
Nelayan Pantai Sine Jaman (kiri) dan  Sales Bisnis Manager Pertamina wilayah Tulungagung Trenggalek Rama. (Foto: Muhsin/TulungagungTIMES)
Nelayan Pantai Sine Jaman (kiri) dan Sales Bisnis Manager Pertamina wilayah Tulungagung Trenggalek Rama. (Foto: Muhsin/TulungagungTIMES)

Pewarta: Muhamad Muhsin Sururi | Editor: Dede Nana

JATIMTIMES - Kesulitan para nelayan di Pantai Selatan Tulungagung untuk mendapatkan BBM sesuai dengan kebutuhan melaut, membuat para nelayan harus mengadu ke DPRD Tulungagung.

Semenjak kewenangan administrasi bidang Kelautan diambil alih Pemerintah Provinsi, berdampak pada dikeluarkannya aturan dari Pertamina tentang batas pembelian BBM yang menjadikan para nelayan kerepotan dalam memenuhi kebutuhan melaut.

Baca Juga : Hari Kedua PTM di Kepanjen Kondusif, Siswa Wajib Bawa Bekal Sendiri

Salah satu Nelayan Pantai Sine Jaiman mengatakan, dirinya dan teman-temannya masih bingung karena pembelian BBM baik solar atau pertalite di SPBU Kalidawir harus pakai surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, padahal yang bisa menghitung kuota kebutuhan adalah pihak pelabuhan.

"Yang bisa mengetahui adalah pihak UPT pelabuhan, sedangkan pihak SPBU mintanya rekomendasi dari Dinas Perikanan. Kan kita masih bingung," kata Jaiman usia pertemuan di Kantor DPRD Tulungagung. Rabu (8/9/2021).

Jaiman mengaku kaget, karena hasil pertemuannya menyebutkan bahwa Dinas Perikanan juga tidak mempunyai hak mengeluarkan rekomendasi karena wilayah administrasi kelautan sudah diambil oleh Pemerintah Provinsi. 

Sebelumnya, Jaiman juga pernah disarankan untuk meminta rekomendasi dari pihak desa, namun setelah mengetahui dinas saja tidak bisa mengeluarkan rekomendasi apalagi di desa. Karena kewenangan kelautan sudah ditarik oleh Pemerintah Provinsi, maka semua aktivitas kenelayanan rekomendasinya kepada UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh.

Menurut Jaiman, selama tidak ada rekomendasi para nelayan tidak bisa membeli BBM di SPBU. Karena aturan SPBU harus bisa menunjukkan bukti benar-benar seorang nelayan, dan hal yang tidak mungkin jika kapalnya dibawa ke SPBU.

"Dengan kartu PAS juga bisa," imbuh Jaiman.

Dijelaskannya, Tahun 2016 kelautan masih menjadi kewenangan daerah sehingga dari pihak SPBU belum mengeluarkan aturan resmi, dan para nelayan masih bisa membeli BBM dengan memakai jurigen. Namun setelah kelautan ditarik ke Pemerintah Provinsi, Pemda tidak punya kewenangan lagi, sehingga jika ada urusan mengenai nelayan koordinasi ke UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh.

Selain itu, kapal yang dimiliki nelayan tergolong kapal besar sekitar 18 GT (gross tonnage) sehingga kebutuhan BBM setiap 1 trip (5-8 hari) melaut paling tidak membawa  500-600 liter BBM solar dan 150-200 liter pertalite.

Dengan kebutuhan BBM nelayan seperti itu,  UPT pelabuhan perikanan popoh pun bisa merekomendasi sesuai kebutuhan nelayan, ternyata dipihak SPBU tidak bisa melayani sesuai kebutuhan nelayan. Bahkan dijatah hanya 200 liter disamakan dengan kendaran besar seperti bus.

Baca Juga : Jaringan Narkoba Luar Kota Berhasil Dibekuk di Tulungagung, Ini BB yang Ditemukan

"Akhirnya pakai cara akal-akalan, kalau kebutuhan 600 liter harus belanja 3 kali, tidak bisa belanja 1 kali. Padahal UPT pelabuhan bisa merekomendasikan sesuai kebutuhan nelayan," jelasnya.

Mewakili nelayan yang lain, Jaiman berharap,  ada tindak lanjut dari usulan UPT pelabuhan perikanan pantai Popoh yang disampaikan di Kantor DPRD hari ini, yaitu dibangunnya SPBN atau SPBU khusus nelayan sehingga para nelayan tidak was-was lagi.

"Mudah-mudahan di Tulungagung dibangun SPBN atau SPBU Khusus nelayan," ucapnya.

Ditempat yang sama, Sales Bisnis Manager Pertamina wilayah Tulungagung Trenggalek Rama mengatakan, masalah yang terjadi bukan masalah lembaga penyalur melainkan bagaimana nelayan bisa mendapat rekomendasi.

Menurut Rama, porsi dari pertamina sebenarnya lebih ke arah melayani. Jadi ketika OPD terkait merekomendasikan berapapun nilai kebutuhannya selama sesuai dengan format rekomendasinya SPBU selalu melayani.

"Selama ada rekomendasi ya mungkin nelayan bisa dilayani di SPBU itu. Yang penting ada rekomendasi berapapun nilainya," katanya.

Terkait dengan SPBN, kata Rama, selama diperlukan dan visibel secara bisnis maka bisa dipertimbangkan. Namun jika tidak, nelayan bisa membeli di SPBU milik pertamina yang juga banyak ada dan tidak hanya di Kalidawir.

Judul berita Bingung dengan Surat Rekom Beli BBM, Nelayan Pantai Selatan Berharap Ada SPBN di Tulungagung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Topik
nelayan pantai selatan tulungagung surat rekom beli bbm

Berita Lainnya