JATIMTIMES - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Mochamad Alimin konsisten mendorong penguatan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Anggota DPRD dari partai Golkar dapil VII yang kini duduk di Komisi B ini menggandeng Bank Perkreditan Daerah Jawa Timur untuk menyosialisasikan pola kredit untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
"Hadirnya biro perekonomian Pemprov dan Bank UMKM Jatim, saya harapkan menjadikan solusi bagi pelaku usaha di Tulungagung dalam menambah modal usaha," kata Moch. Alimin, Rabu (08/07/2021).
Baca Juga : Inovasi Baru, 5 Mahasiswa UM Ciptakan Monitoring Fermentasi Berbasis IoT
Dalam paparannya, kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa 07 September 2021 di Hotel Narita ini ditujukan untuk pelaku UMKM yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang dari penambahan modal pinjaman program ini, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum.
"Saya juga berharap pertemuan ini benar-benar ada follow up atau tindak lanjut yang positif, artinya harus mempermudah persyaratan mendapatkan tambahan modal, yang hari ini dilaksanakan sosialisasi secara teknis, sekali lagi jangan mempersulit untuk sesuatu yang mestinya bisa dipermudah," ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih mempunyai dana longgar atau dana yang dapat digunakan untuk modal usaha masyarakat secara bergulir sebesar 40 Miliar Rupiah.
"Masih ada dana longgar 40 M untuk dana bergulir yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, bisa untuk bidang pertanian, peternakan dan usaha-usaha lainnya," ungkapnya.
Bagi masyarakat yang membutuhkan, modal usaha ini dapat dengan mudah diakses sesuai ketentuan yang persyaratannya sudah dibuat lebih fleksibel dengan bunga mulai dari 3% hingga 6%per tahun.
Baca Juga : Pembukaan Tempat Wisata Kota Batu Siap Diuji Coba
Banyaknya persyaratan dan prosedur pengajuan pinjaman yang selama ini jadi kendala kreditur akan diminta lebih mudah diakses. Pihak perbankan termasuk BPR Pemprov Jatim ini diharapkan Moch. Alimin dapat melayani dan membantu kreditur agar modal usaha benar-benar dapat diterima untuk program usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
Politisi Golkar ini menilai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan level 1-4 menyebabkan perlambatan aktivitas perekonomian, salah satunya adalah penyaluran kredit.
