JATIMTIMES - Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan Anshori, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan segera menyalurkan dana bantuan cukai untuk petani tembakau yang gagal panen.
"Kemarin kami menerima audensi petani tembakau yang mayoritas ada di wilayah Lamongan bagian barat dan selatan. Intinya mereka meminta bantuan dana cukai segera digulirkan," ujar politikus Partai Gerindra itu, Selasa (7/9/2021).
Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu mengungkapkan, Pemkab Lamongan mendapatkan bantuan dana cukai sebesar Rp 42 miliar. Pengalokasian dari dana tersebut untuk petani tembakau di dinas pertanian hanya sekitar Rp 8,1 miliar.
Baca Juga : Klaim Wali Kota Eri Cahyadi soal Surabaya Masuk PPKM Level 2 Dianggap Bisa Menyesatkan
"Kami menerima keluhan dan persoalan yang dihadapi petani tembakau. Mayoritas mereka gagal panen dan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sementara dari anggaran yang diterima ada Rp 21 miliar dialokasikan untuk bidang kesehatan. Bantuan yang dianggarkan untuk petani belum begitu terasa," ungkap mantan aktivis PP IPNU ini.
Anshori berharap, dalam kebijakan selanjutnya alokasi anggaran cukai untuk kesejahteraan petani tembakau ditingkatkan. Sehingga kehadiran bantuan dana cukai benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
"Kita akan mendorong melalui badan anggaran dan kita konsultasikan kepada eksekutif untuk merubah kebijakan anggaran ini. Sehingga para petani masyarakat tembakau menerima manfaat yang lebih besar. Kami juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, baik itu berupa asuransi atau sejenisnya seperti yang diberlakukan kepada petani padi," imbuhnya.
Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Lamongan itu juga mengingatkan Dinas Pertanian untuk lebih peka terhadap persoalan para petani tembakau dengan cepat mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi dan dialami petani tembakau.
"Kami juga menyayangkan ketika Dinas Pertanian tidak mengetahui daerah mana saja yang terkena banjir, khususnya area pertanian tembakau. Kita minta Dinas Pertanian melakukan asesmen terhadap segala kebutuhan petani tembakau sehingga program Pemkab dengan kebutuhan petani bisa sinkron dan tidak salah sasaran," pungkasnya.
