JATIMTIMES - PDI Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amien Rais yang sempat membahas soal jabatan presiden 3 periode. Amien Rais menyebut bahwa tohok-tokoh pro Jokowi lah yang mengangkat wacana tersebut.
Terkait hal ini, PDIP meminta Amien Rais tidak asal bicara. PDIP mengaku taat pada konstitusi soal presiden yang hanya menjabat selama 2 periode.
Baca Juga : PPKM Berakhir Hari Ini, Kasus Covid-19 Melandai, Angka Vaksinasi Naik
"Tunjuk hidung saja, siapa? yang jelas bukan PDI Perjuangan. Jangan melantur," ujar Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.
Justru, kata Djarot, pihaknya benar-benar taat pada konstitusi dan semangat reformasi yang membatasi masa jabatan presiden untuk 2 kali masa jabatan. Ia lantas mengungkit soal semangat reformasi.
Baginya, reformasi lahir untuk mengakhiri kekuasaan yang tak terbatas pada Orde Baru (Orba). "Awal gerakan reformasi bertujuan untuk mengakhiri pemerintahan Orba, yang sarat dengan KKN, akibat tidak ada batasan masa jabatan secara jelas dan tegas dalam pasal 7 UUD 1945," katanya.
Sementara, Pasal 7 UUD 1945 yang dimaksud Djarot yakni pasal soal masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, Pasal 7 tidak membatasi periode presiden.
Seperti yang tertulis sebagai berikut:
"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali."
Kemudian, pasal itu diubah dalam amandemen dan terdapat batasan periode presiden yang berbunyi:
"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."
Baca Juga : Besok Program Latihan Mulai Dijalankan, Tony Ho Terapkan Sistem On/Off Pemain
Lebih lanjut, Djarot meminta agar semua pihak tidak saling tuduh terlebih soal isu presiden 3 periode. Menurutnya, lebih baik saat ini setiap tokoh bersinergi untuk mengatasi pandemi virus Covid-19.
Seperti diketahui, sebelumnya Amien sempat membahas rencana Amandemen UUD 1945 yang belakangan ini ramai dibahas publik. Ia juga mengungkap pihak-pihak yang membicarakan dan mengangkat wacana tersebut.
"Sesungguhnya rencana amandemen (UUD 1945, tentang masa jabatan presiden) sudah dibicarakan sejak tahun 2019 oleh tokoh-tokoh yang pro Jokowi itu," kata Amien Rais saat menyampaikan sambutan tausyiah politik acara Tumpengan Virtual Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat, Minggu (5/8/2021).
Isu tersebut, lanjut Amien, sengaja mereka turunkan untuk melihat penilaian publik. Menurutnya, pihak yang melemparkan isu tersebut juga bukan pihak yang disebutnya sebagai pendukung formal.
"Tiba-tiba isu ini turun seperti sudah agak senyap. Kemudian setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman PDIP, terutama bukan PDIP resmi, pendukung bukan formal. Ada oknum-oknum mendapatkan tugas testing on the water ," tandas Amien.
