JATIMTIMES - Sejumlah calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Tulungagung, baik yang mengurus pemberangkatan baru atau berstatus cuti dan hendak kembali ke negara tempat bekerja, mengaku bingung. Pasalnya, dikabarkan sejumlah negara menolak vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac untuk masuk ke negara tujuan.
Padahal, sebagian besar dari mereka telah menjalani vaksinasi hingga dosis ke dua dengan vaksin Sinovac.
Baca Juga : Tangis Petani Bawang Merah di Tulungagung, Harga Murah Bikin Modal Tanam Tak Kembali
"Sudah terlanjur dua suntikan vaksin Sinovac, lalu ada berita sejumlah negara menolak TKI yang sudah di vaksin sinovac, membingungkan," kata wanita berinisial IT (27) eks TKW Taiwan yang mengeluh karena takut tak bisa kembali bekerja ke majikannya.
Ia justru menanyakan, negara mana saja yang menolak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Karena dari berbagai berita yang ada dia tidak melihat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menyebutkan negara penolak.
"Ini di group WA juga ramai dibahas, masa kalau misalnya Hongkong ditolak karena vaksinnya (Sinovac) dari sana," ujarnya.
Ia menunjukkan juga, beberapa tiket pesawat dan persyaratan lain sudah diurus sebelum keberangkatannya kembali. Dengan berita itu, para TKI khususnya TKW mengaku bingung dan menunggu kabar selanjutnya dari pihak berwenang.
Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut beberapa negara menolak tenaga kerja Indonesia (TKI), atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang divaksinasi menggunakan vaksin Sinovac.
Baca Juga : Ramai Soal Honor Pemakaman, Ketua DPC PKB Jember Desak Hendy Cabut Perbupnya
Beberapa negara tak mengakui vaksin Sinovac sehingga menolak warga negara asing yang divaksinasi menggunakan vaksin asal China tersebut. Kondisi itu membuat Kemnaker mengupayakan agar calon PMI (CPMI) divaksinasi menggunakan produk lain, salah satunya AstraZeneca.
Belum ada penjelasan lebih lanjut, bagaimana bagi TKI yang sudah di vaksin dengan sinovac dua kali. Apakah masih bisa menerima vaksin kembali atau masih menunggu solusi dari pemerintah lebih lanjut.
Belum ada penjelasan pula dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, terkait masalah yang dihadapi TKI ini.
