INDONESIATIMES - Pemerintah disebut masih menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada tahun 2022 mendatang. Anggaran untuk bansos bahkan sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RAPBN 2022 telah melanjutkan konsolidasi fiskal dengan antisipasi terhadap ketidakpastian.
Baca Juga : Jadi Rektor Kampus Muhammadiyah Lamongan, Aziz Fokus Perbaiki Tata Kelola dan Penguatan SDM
"RAPBN 2022 melanjutkan konsolidasi fiskal dengan antisipatif terhadap ketidakpastian. Pemerintah juga akan terus mengakselerasi program vaksinasi agar dapat mengendalikan pandemi. Ini merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional," katanya dalam keterangan tertulis dikutip pada Rabu (18/8/2021).
Dalam RAPBN 2022 itu, disebutkan bahwa pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.840,7 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.708,7 triliun. Untuk mengantisipasi situasi pandemi, pemerintah juga menyiapkan tambahan kebutuhan anggaran melalui pengalokasian untuk Program PEN 2022 yang akan fokus untuk kebutuhan penanganan kesehatan sebesar Rp 148,1 triliun dan kebutuhan anggaran untuk perlindungan masyarakat sebesar Rp 153,7 triliun.
Berikut daftar bansos yang diguyurkan pemerintah di tahun 2022:
1. Penanganan kesehatan senilai Rp 148,1 triliun terdiri dari:
- Anggaran testing, tracing, treatment Rp 4,5 triliun.
- Perawatan pasien COVID-19 Rp 14,9 triliun (250 ribu pasien dirawat dengan cost sharing BPJS 15%).
- Obat COVID-19 Rp 1 triliun (4 juta paket). Insentif Nakes (12 bulan), Pusat Rp 6,4 triliun dan Daerah Rp 6,1 triliun
- Vaksinasi dengan anggaran pengadaan sebesar Rp 38,44 triliun
- Insentif perpajakan vaksin Rp 2,4 triliun
- Penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp 26,2 triliun
- Antisipasi kesehatan lainnya Rp 38,7 triliun (antara lain perluasan klaim pasien 650 ribu dengan cost sharing BPJS 15%).
2. Perlindungan Masyarakat senilai Rp 153,7 triliun terdiri dari:
- PKH untuk 10 juta KPM Rp 28,7 triliun
- Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM Rp 45,1 triliun
- Kartu Prakerja Rp 11,0 triliun
- Dukungan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp 5,6 triliun
- BLT Desa Rp 27,2 triliun
- Cadangan Perluasan Rp 36,16 triliun
- Bansos tunai untuk 10 juta KPM Rp 12,02 triliun (6 bulan @Rp 200 ribu)
- Kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM Rp 7,1 triliun (6 bulan @Rp 200 ribu)
- Bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp 8,1 triliun (6 bulan)
- Cadangan Perlinmas Rp 9,0 triliun
