INDONESIATIMES - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akhirnya buka suara soal beras bantuan sosial yang tidak layak diberikan kepada warga yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Risma mengakui bahwa ada beras bansos yang diterima masyarakat berkualitas kurang bagus.
Dalam hal ini, Risma memastikan bahwa beras yang jelek itu dapat langsung diganti dengan beras yang baru. "Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus di mana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik. Kalaupun ada yang rusak, misalnya, langsung diganti dengan yang baru," kata Mensos Risma dalam keterangan tertulis, Senin (9/8/2021).
Baca Juga : Hujan Deras, Luapan Air Drainase Rusak Puluhan Makam di Ngawi
Risma juga mengatakan penyaluran bantuan sosial beras (BSB) melibatkan sejumlah instansi sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan.
"Untuk BSB 10 kg, Kemensos berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. Sementara beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog," ucapnya.
Untuk BSB 5 kg, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial. Dinas sosial juga berwenang langsung untuk meminta ganti kepada penyedia bila kualitas beras baik.
"Pemerintah daerah melalui dinas sosial diberikan kewenangan untuk mendistribusikan beras. Dinas sosial juga berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat. Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus," tutur mantan Wali Kota Surabaya itu.
Seperti diketahui, pemerintah dalam masa penerapan PPKM ini telah mendistribusikan BSB bagi masyarakat yang terdampak. BSB 10 kg disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
Baca Juga : Keberadaan Kontraktor Luar Malang Dipersoalkan, LIRA Minta Dewan Lebih Awasi Kualitas Proyek
Adapun untuk BSB 5 kg disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan pemerintah daerah.
Di beberapa daerah, sempat mengeluh dan protes lantaran beras bansos yang mereka terima tidak layak. Beberapa daerah tersebut seperti Pandeglang, DKI Jakarta, Tasikmalaya, Kediri, Bangkalan hingga Tambora.
