TULUNGAGUNGTIMES - Setelah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Sekretaris Desa Indonesia Jawa Timur, kini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forsekdesi Tulungagung angkat bicara terkait polemik penarikan bertahap Sekdes berstatus PNS.
Melalui Ketua II DPD Forsekdesi Tulungagung, Agus Marsono SE, para Sekdes PNS yang jumlahnya kini ada 115 mengatakan jika permintaan Forum Komunikasi Pemerintah Desa (FKPD) perlu dikaji ulang sebelum keputusan menarik sekretaris desa yang dianggap tidak mampu mengoperasikan komputer.
Baca Juga : Pengamat Nilai "Politikus Ikan Lele" akan Cepat Berkembang Biak di Masa Pandemi Covid-19
"Kami sepakat dengan ketua kami beliau Karmudji (Ketua DPD Forsekdesi Jatim), ukuran atau barometer majunya desa bukan semata-mata hanya diukur dari bisa dan tidaknya sekretaris desa mengoperasikan komputer," kata Agus Marsono, Jumat (06/08/2021).
Lanjut Sekdes yang pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara (PJs) Kades enam kali di Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki ini, peran Sekdes di antaranya adalah mengkoordinasi perangkat desa yang lain dalam rangka menyukseskan keberlangsungan administrasi pembangunan desa.
"Jadi tinggal bagaimana sekretaris desa ini mampu mengkoordinasi perangkat dan memerankan perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsinya," ujarnya.
Pria yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Tanggulturus selama 32 tahun ini mengungkapkan, jabatan Sekdes yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) di saat itu adalah bukti pemerintah menghargai peran penting yang diemban untuk kemajuan desa.
"Pemerintah melihat peran penting sekretaris desa yang memang vital, makanya diberikan tempat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tetap bekerja di desanya masing-masing," ungkapnya.
Apalagi, rata-rata Sekdes yang diangkat menjadi ASN/PNS saat ini rata-rata sudah berusia jelang purna tugas. Agus berharap, kepala desa yang menginginkan Sekdesnya di tarik untuk memikirkan kembali kebijakan yang akan diminta ke Bupati Tulungagung melalui DPMD.
"Rata-rata mau purna jabatan, bahkan ada yang tunggal beberapa bulan lagi ada sekdes yang pensiun. Berilah kami kesempatan, apalagi sudah tua jika ditarik mau ditempatkan di mana," jelasnya.
Untuk PNS yang ditugaskan sebagai sekretaris desa jika memang ada yang tidak menguasai komputer, Forsekdesi berharap agar pemerintah desa memberikan pelatihan dan diklat khusus untuk menyesuaikan perkembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka menunjang kemajuan administrasi desa.
Baca Juga : Banyak Sidang Cerai di PA Tulungagung Batal, Pemicunya Peserta Isoman hingga Pengacara Meninggal
"Jadi bagi PNS yang ditugaskan sebagai Sekdes, bisa diambil kebijakan untuk dilaksanakan diklat dalam rangka meningkatkan kemampuannya dengan kebutuhan desa," imbuhnya.
Agus mengapresiasi pendapat Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo yang mengatakan jika banyak kepala desa yang ingin mempertahankan Sekdesnya.
"Tidak semua kepala desa ingin menarik Sekdesnya, bahkan banyak yang mempertahankan agar tetap di desa," tuturnya.
Kebijakan ini disebut Agus, berdasarkan kajian dan pemikiran bersama sejak bupati saat ini Maryoto Birowo masih menjabat sebagai Wabup Tulungagung.
"Forsekdesi pernah menghadap dan diskusi panjang dengan beliau (Maryoto Birowo) saat akan maju lagi di Pilkada periode kedua dan membahas nasib Sekdes berstatus PNS. Saya kira kebijakan bupati kita sudah tepat," pungkasnya.
