SURABAYATIMES - Aksi protes warga Deles, Klampis Ngasem, Surabaya, atas keberadaan Hokky Swalayan di sekitar pemukiman sudah terdengar di telinga Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni.
Legislator muda yang akrab disapa Toni ini merespons persoalan warga yang melayangkan protes kepada pihak Hokky Swalayan beberapa waktu lalu.
Baca Juga : Jabatan Wakil Bupati Tulungagung Akan Segera Terisi, Kesepakatan Dua Partai Telah Ditandatangani
Dari aksi protes warga itu, ada dua tuntutan yang dipersoalkan. Yakni, warga meminta manajemen Hokky Swalayan agar merekrut karyawan dari warga sekitar. Dan kemudian mempertanyakan mengapa tidak ada sosialisasi terlebih dahulu kepada warga soal pembangunannya.
"Untuk manajamen Hokky, tetap merekrut setidaknya 10% dari warga setempat. Karena kawasan industrialisasi itu, yang harus menikmati warga sekitar terlebih dahulu," ujarnya.
Menurut legislator yang juga mantan wartawan ini, bukanya swalayan baru di kawasan tersebut dapat menghidupkan roda perekonomian bagi warga.
Oleh karena itu, Toni berharap manajamen Hokky dapat merekrut karyawan dari warga sekitar dengan menyesuaikan kompetensi yang diperlukan.
"Apalagi di masa pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jangan sampai warga sekitar menjadi penonton atas berkembangnya wilayah industrialisasi," lanjut pria yang juga ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini.
Selain itu, Toni mengaku belum mengetahui terkait perizinan pembangunan Hokky yang juga sedang dipersoalkan warga Klampis Ngasem itu. Namun, ia meminta Pemkot Surabaya untuk menahan izin mendirikan bangunan Hokky apabila belum merealisasikan tuntutan warga.
Baca Juga : Jenazah Ditolak Warga Gegara Disangka Meninggal Covid-19, Ini Penjelasan Camat Kesamben
"Jika dalam batas waktu tertentu Hokky tidak segera merealisasikan itu, maka kami (Komisi A, red) akan merapatkan dengan warga," tegasnya.
Secara terpisah, Ketua RW 04 Kelurahan Klampis Ngasem Eko Busono menyebutkan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke lurah setempat untuk bisa membahasnya bersama pihak Hokky.
"Surat itu kan saya tujukan kepada lurah. Harusnya pihak manajamen itu menghubungi lurah atau bagaimana, atau lurah menghubungi manajamen. Setelah itu, dipertemukan kepada kami untuk rencana-rencana sosialisasi. Minimal kan kita ini pengurus kampung tahu dulu," ujarnya.
Hingga saat ini, manajemen Hokky Swalayan belum juga menemui warga yang sudah beberapa hari ini menunggu jawaban. Selain itu, manajemen Hokky Swalayan masih enggan memberikan klarifikasi terhadap media setelah ditemui lebih dari sekali di kantor. Nomor telepon yang ditinggal media ini belum juga dihubungi.
