GARABB Desak Legislatif Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Sederet Kebijakan Bupati Banyuwangi | Jatim TIMES

GARABB Desak Legislatif Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Sederet Kebijakan Bupati Banyuwangi

Jul 30, 2021 13:24
Bondan Madani, Koordinator GARABB (kiri) saat hearing dengan wakil ketua DPRD Banyuwangi di Ruang Rapat Komisi I DPRD Banyuwangi Nurhadi Banyuwangi Jatim TIMES
Bondan Madani, Koordinator GARABB (kiri) saat hearing dengan wakil ketua DPRD Banyuwangi di Ruang Rapat Komisi I DPRD Banyuwangi Nurhadi Banyuwangi Jatim TIMES

BANYUWANGITIMES- Setelah menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi pada awal pekan lalu, Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu (GARABB) menanti dan mendesak legislatif untuk menggunakan hak interpelasi atas kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Koordinator GARABBB, Bondan Madani menyebut, harkat dan martabat DPRD Kabupaten Banyuwangi dipertaruhkan apabila  tidak mengambil tindakan interpelasi terhadap kesalahan fatal bupati.

Baca Juga : PKB hingga PDIP Sesalkan Jawaban Demokrat soal Masa Lalu SBY dan Megawati

Pasalnya, lanjut Bondan sikap plin-plan dan tidak konsisten bupati Ipuk Fiestiandani tidak mencerminkan kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin. Bahkan terkesan tidak memiliki sifat kenegarawanan sebagai orang yang diberikan mandat oleh rakyat Banyuwangi.

"Saya secara pribadi maupun mewakili organisasi bahkan dari kalangan aktivis yang peduli Banyuwangi berharap kepada semua anggota DPRD untuk satu suara menginterpelasi bupati. Karena jika kesalahan dari bupati tidak ditanggapi oleh pimpinan dan anggota dewan untuk apa ada lembaga legislatif yang salah satu tugas pokok fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif." Jelas Mantan aktifis HMI Banyuwangi Jumat (30/07/2021).

Selanjutnya dia menuturkan, mereka yang sekarang duduk di lembaga dewan yang terhormat sudah mendapatkan fasilitas dari rakyat seperti gaji dan tunjangan. Sehingga sudah sewajarnya apabila mereka berupaya maksimal untuk menjalankan tugas dan kewajiban serta memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Seperti yang saya sampaikan pada saat hearing beberapa waktu lalu, ini masalah integritas kepemimpinan Ipuk sebagai bupati. Karena pada saat melakukan tanda tangan mewakili kepala daerah dan kepala pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Seyogyanya sebelum mengambil keputusan melakukan kajian dan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek." imbuhnya.

Bondan berharap, agar penjelasan itu bisa didengarkan oleh seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi. Karena kesalahan bupati ia nilai harus tetap dipertanggungjawabkan dan legislatif sebagai lembaga kontrol dan pengawasan tehadap kinerja eksekutif sudah sepantasnya meminta pertanggungjawaban.

Baca Juga : Sertijab Rektor UIN Malang, Prof Abdul Haris dan Prof Zainuddin Saling Minta Maaf

"Tindakan yang dilakukan Bupati itu seperti dagelan, namun jangan sampai DPRD nya ikut ndagel juga. Tolong dengan sangat tanpa menghilangkan rasa hormat kepada bapak-ibu anggota dewan untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan rakyat,” tegas Bondan

Dia menambahkan apabila dalam kasus ini DPRD Banyuwangi tidak satu suara berarti dinilai tidak pantas menjadi wakil rakyat di lembaga dewan. Dia menyebut jika patut diduga ada sesuatu yang melatarbelakangi pimpinan dan anggota dewan yang tidak menghendaki adanya interpelasi.

“Semoga tidak ada dusta diantara kita, semoga DPRD Banyuwangi bekerja sebagaimana mestinya. Kami akan selalu mengawal permasalahan ini, seandainya PPKM Darurat tidak diperpanjang lagi maka pastikan ada demo di gedung wakil rakyat," pungkasnya.

Topik
DPRD Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Pemkab Banyuwangi

Berita Lainnya