INDONESIATIMES - Politikus Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik memberi tanggapan terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritaman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengkritik Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam hal ini Rachland membawa-bawa nama Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Rachland menyebut bahwa Megawati kerap mengkritik SBY saat menjabat presiden 2 periode lalu. Bahkan, kata Rachlan, Megawati juga sampai mengerahkan kader PDI-Perjuangan untuk demo dan mendiskreditkan SBY.
Baca Juga : BPJAMSOSTEK Sinergi dengan BNI Kediri, Mudahkan Peserta Bayar Iuran dengan Agen46 BNI
Hal itu disampaikan Rachland melalui akun Twitternya @RachlanNashidik pada Kamis (29/7/2021).
"Selamat pagi, Pak Luhut. Pak SBY mendoakan Pemerintah dan rakyat Indonesia dari pandemi. Dulu, kalah pemilu, Megawati tak cuma mengkritik, Ia kerahkan demo-demo PDIP pada SBY," kata Rachlan dalam cuitannya.
"Kadernya: Hasto hingga Jokowi, mendiskreditkan SBY hingga kini, tujuh tahun setelah SBY tak lagi memimpin," tambahnya.
Diketahui, pernyataan Rachlan itu muncul usai Luhut meminta SBY agar bersikap seperti Presiden ke-3 RI B.J Habibie. Dalam hal ini, Rachlan menyatakan hanya ingin mengingatkan kepada publik bahwa Megawati turut mengisi ruang demokrasi saat SBY memimpin.
"Itu saya mengingatkan bagaimana Ibu Mega, Presiden RI ke-5, sepanjang SBY memimpin, mengisi ruang demokrasi kita dengan kritik dan demo-demo PDIP," kata Rachlan lagi.
Sebelumnya, diketahui Luhut sempat meminta SBY duduk manis sembari mengingatkan bahwa presiden yang sudah selesai menjabat tak perlu merasa seolah berkuasa. Ia menyatakan agar SBY bisa mengikuti jejak B.J Habibie.
Luhut mengatakan hal itu untuk merespons kritikan SBY pada 2018 lalu.
"Ya dia kan mantan presiden, kita hormati lah. Saya enggak ada keberatan, saya bilang ke Pak Bambang (SBY) oke-oke lah hak beliau. Tapi semua hanya titip saja, pemimpin kalau selesai eranya, ya seperti Pak Habibie lah, mau duduk manis datang sekali-sekali kritik boleh lah. Tak perlu lah merasa yang berkuasa saat ini di bawah kita," ujar Luhut dalam acara Kick Andy Double Check Minggu (25/7/2021).
Terkait pernyataan Rachlan, beberapa partai politik pun sangat menyayangkan. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menyebut tidak ada untungnya meributkan masa lalu.
"Tidak ada untungnya buka aib orang lain apalagi ribut-ribut soal masa lalu, biarlah menjadi sejarah dan pelajaran, kita hargai yang baik, kita pendam yang buruk," kata Jazilul.
Ia menyebut seharusnya pihak yang berselisih saat ini malu lantaran ribut di tengah masyarakat yang tengah dalam kondisi sulit karena pandemi Covid-19. Jazilul lantas meminta agar pihak Partai Demokrat dan Luhut berhenti untuk membuat keributan.
Baca Juga : Persaingan Empat Penjaga Gawang Persik Kediri, Dikri Yusron: Soal Starter Itu Keputusan Pelatih
Jazilul juga berpendapat lebih baik dalam situasi saat ini dimanfaatkan untuk saling memahami.
"Lebih sehat bila bangun suasana saling memahami, tenang, namun tetap menghargai semua masukan dan nasehat bahkan kritik," ujarnya.
Sementara, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek menilai sikap Demokrat itu tidak proporsional. Rachland disebut hanya ingin menjatuhkan orang atau kelompok lain.
"Itu sikap tidak proporsional. Kritiknya terkesan saling menjatuhkan, bukan kritik yang konstruktif," kata Awiek.
Awiek juga menyebut kritik Partai Demokrat ini terkesan menjatuhkan lantaran menyeret partai politik lain dalam konflik antara SBY dan Luhut.
Lebih lanjut, Awiek juga menyayangkan sikap Demokrat lantaran kritik tersebut akhirnya jatuh ke arah personal. Padahal, kata Awiek, Demokrat seharusnya bisa lebih baik dengan mengkritik berdasarkan program atau gagasan.
Tak ketinggalan, PDI-Perjuangan yang nama Ketua Umumnya kembali diungkit juga ikut angkat bicara. Politikus senior PDI-Perjuangan Hendrawan Supratikno menegaskan demo kader PDI-Perjuangan untuk menuntut kebijakan, bukan sengaja mendemo SBY kala itu.
"Yang saya ingat, demonstrasi besar yang mendapat dukungan kader-kader kami adalah demo anti-kenaikan harga BBM dan desakan percepatan realisasi UU BPJS. Yang kami kritik kebijakan, bukan mendiskreditkan presidennya," kata Hendrawan.
Selain itu, Hendrawan juga merespons pernyataan Rachland yang menyebut kader PDI-Perjuangan dari Sekjen Hasto Kristiyanto hingga Jokowi terus mendiskreditkan SBY hingga kini. Dalam hal ini, Hendrawan menilai sangat tendensius.
