INDONESIATIMES - Kontroversi vaksin Nusantara buatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjadi sorotan banyak pihak. Terlebih dari kalangan kedokteran.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga ikut buka suara terkait vaksin yang mencuat akhir-akhir ini karena diklaim bisa selesaikan pandemi covid-19. Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr Daeng Mohammad Faqih menegaskan bahwa vaksin hanya boleh digunakan bila sudah mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pendapat itu juga dikemukakan Daeng saat dimintai keterangan terkait penggunaan vaksin Nusantara oleh DPR pada April 2021 lalu.
Baca Juga : Bansos Non-Tunai Cair 3 Bulan, Dinsos P3A Tuban Ingatkan KPM: Beras untuk Konsumsi
"Vaksin boleh digunakan kalau ada izin edar atau izin emergency use (otorisasi penggunaan darurat) dari otoritas BPOM. Kalau belum ada, tidak bisa dan tidak boleh digunakan," ujarnya.
Daeng menyarankan tim peneliti vaksin Nusantara agar mengikuti prosedur uji klinis yang berlaku dan arahan BPOM untuk menjamin vaksin tersebut aman, berkhasiat, dan bermutu. "Ikuti prosedur uji klinis yang standar dengan mengikuti arahan BPOM sebagai otoritas yang mengawasi dan menilai proses uji klinis," kata dia.
Menurut Daeng, BPOM mewakili negara yang diberi amanah dan wewenang sebagai otoritas yang memberi jaminan keamanan, kualitas, dan efikasi vaksin melalui proses penilaian terhadap setiap tahapan uji klinis vaksin. Jadi, semua penelitian obat atau vaksin harus mengikuti prosedur standar uji klinis mulai fase 1, 2 dan 3.
Untuk itu, Daeng mengatakan, tim peneliti vaksin Nusantara seharusnya memperbaiki semua data yang dibutuhkan dan mengikuti kaidah ilmiah untuk masuk uji klinis dari fase ke fase.
Selain Daeng, relawan medis dr Tirta juga menyoroti adanya vaksin Nusantara ini. Serupa dengan Daeng, Tirta juga mendukung sikap tegas BPOM.
"Vaksin Nusantara? Ya setop-lah. Ngapain boros-borosin uang. Vaksinnya dari Amerika semua," kata Tirta beberapa waktu lalu.
Menurut Tirta, penilaian BPOM bukan berarti tak mendukung inovasi para peneliti lokal. Ia mencontohkan, terdapat riset lain, yakni vaksin Merah Putih, yang juga dikembangkan para ilmuwan anak bangsa dengan tetap mengikuti kaidah riset ilmiah.
Baca Juga : 650 Warga Ikut Serbuan Vaksin TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh di Senggreng
"Nggak masalah produk lokal. Gitu lho. Cuma kan urgensi kita menyediakan vaksin yang paling aman untuk masyarakat. Kalaupun nanti kita bisa menyediakan vaksin lokal, ya tentu harus sesuai aturan yang berlaku," ungkap dia.
Diketahui, uji klinis fase 1 vaksin Nusantara yang dilakukan para ilmuwan Universitas Diponegoro (Undip) di RS dr Kariadi Semarang mendapat sejumlah catatan dari BPOM. Selain tidak memenuhi kaidah good clinical practice, hasil uji klinis tersebut dinilai tidak menjawab khasiat vaksin berbasis sel dendritik tersebut.
Riset vaksin Nusantara ini juga mendapat catatan karena tidak melalui uji preklinis kepada hewan. Terkait hal itu, penggagas vaksin Nusantara Terawan Agus Putranto menyebut tahapan uji preklinis sudah dilakukan oleh mitra penelitian di Amerika Serikat, yaitu AIVITA Biomedical.
"Saya sudah WA-kan hasil uji klinik mengenai vaksin safety dan efikasi oleh pihak ketiga di Amerika karena itu sudah dikerjakan," jelas Terawan.
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K. Lukito menegaskan bahwa riset obat maupun vaksin harus memenuhi standar-standar yang berlaku. Penny juga menegaskan BPOM tidak pernah mengatakan untuk memberhentikan vaksin Nusantara. Bahkan, terhadap uji klinis vaksin Nusantara, BPOM bahkan telah berupaya memberikan pendampingan. "Badan POM tidak pernah menghentikan (riset vaksin Nusantara)," tegas Penny.
