BANYUWANGITIMES - Masyarakat Banyuwangi bisa minta pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terkait kasus PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) sebagai pihak penyewa dua kapal LCT Putri Sritanjung yang dibeli dengan dana APBD Banyuwangi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ratna Ani Lestari, mantan bupati Banyuwangi, kepada wartawan media ini melalui sambungan telepon WhatsApp (WA), Rabu (7/07/2021).
Baca Juga : DPRD Bakal Panggil BPBD dan Cipta Karya Kabupaten Malang soal Bantuan Korban Gempa Bumi
“Yang perlu ditelusuri sampai tuntas aset dulu. Masyarkat bisa meminta pertanggungjawaban Pemkab Banyuwangi. Selanjutnya pemkab segera memanggil pengelola Kapal Sritanjung. Kalau tidak bisa diselesaikan, pihak berwenang (aparat penegak hukum atau APH) agar mengambil alih,karena rakyat Banyuwangi yang dirugikan. Soalnya, aset itu dibeli dengan uang rakyat,” ucap ibu satu anak tersebut.
Ratna Ani mengatakan Kapal Sritanjung dibeli dengan APBD, yang berarti aset negara. Sehingga Pemkab Banyuwangi harus menelusuri sampai jelas dan transparant pengalihan pengelolaan PT PBS era Prayudi sebagai direktur yang bisa mendatangkan PAD (pemasukan asli daerah) Rp 6-7 miliar per tahun.
“Diteliti secara detail dan ditelusuri setiap tahun mengapa jadi turun pendapatannya. Apakah kapal ada kerusakan atau kendala sehingga menghalangi untuk operasional sampai dengan terjadinya kapal mengalami kerusakan parah di badan kapal,” ujar Ratna Ani.
Kemudian terkait manajemen yang mengalami kurang setor, menurut Ratna, seharusnya ada peran aktif komisaris sebagai wakil pemilik saham dari Pemkab Banyuwangi sebagai pengawas internal. Sehingga dewan direksi tidak bisa bekerja seenaknya. Dalam seminggu, dewan komisaris paling tidak dua kali melakukan inspeksi mendadak (sidak).
“Usaha kapal penyeberangan Ketapang-Gilimanuk sangaat potensial mendatangkan PAD karena wilayah Banyuwangi yang berbatasan langsung dengan Pulau Bali. Ada jalur penyebeberangan yang tidak pernah sepi penumpang maupun kendaraan,” imbuh Ratna.
Baca Juga : Yayasan Buddha Tzu Chi Gandeng TNI- Polri dan Pemkab Tuban, Salurkan 30 Ton Beras
Sebelumnya diberitakan ada lima rekomendasi Pansus PT PBS DPRD Banyuwangi yang belum dilaksanakan oleh pihak manajemen sampai saat ini.
Bahkan Cahyanto, plt kepala BPKAD Kabupaten Banyuwangi, mengungkapkan bahwa PT PBS selaku penyewa Kapal LCT Putri Sritanjung mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya sejak tahun 2013. BPKAD Banyuwangi sudah mengirimkan surat penagihan, tetapi belum ada respons sampai saat ini.
