INDONESIATIMES - Kebijakan baru yang diterapkan oleh Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rupanya kembali menimbulkan pro kontra. Diketahui, Ahok telah mengumumkan penghapusan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manager Pertamina.
Tak ayal, kebijakan Ahok ini lagi-lagi disorot oleh beberapa pihak. Merespons hal ini, anggota Komisi VI Fraksi PDIP Mufti Anam mendukung langkah Ahok.
Baca Juga : Ahok Bikin Gebrakan Baru di Pertamina, Hapus Kartu Kredit Komisaris hingga Manajer
Menurutnya, hal ini dapat meperkuat kritik jika selama ini masih banyak yang tidak efisien di BUMN.
"Ada kartu kredit dan banyak fasilitas lain yang tidak relevan," ujar Mufti.
Ia juga menyebut jika fasilitas tersebut tidak berdampak apapun untuk peningkatan kinerja bisnis BUMN. Mufti lantas memberi sejumlah catatan pada fasilitas berlebihan yang diterima oleh para pejabat di perusahaan pelat merah selama ini.
Menteri BUMN, kata Mufti, perlu untuk mengatur secara tegas fasilitas yang diberikan kepada direksi dan komisaris.
"Gaji, asuransi, biaya perjalanan dinas, dan tantiem sudah sangat cukup," katanya.
Bahkan, Mufti menilai jika gaji hingga tantiem itu terhitung besar untuk beberapa BUMN tertentu.
Dukungan untuk Ahok juga datang dari Kementerian BUMN langsung. Melalui stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga pihaknya menyatakan akan mendukung langkah efisien perusahaan.
Arya mengatakan jika pihaknya juga berharap efisiensi dilakukan ke hal-hal yang besar sehingga dapat berdampak besar juga untuk perusahaan.
"Setiap usaha efisiensi yang dilakukan untuk perusahaan itu harus didukung. Kita harapkan efisiensi ini sampai ke hal-hal yang besar dan hal-hal yang lebih prioritas sehingga dampaknya juga besar bagi perusahaan," ujar Arya.
Di sisi lain, kebijakan Ahok ini juga mendapat kritikan dari beberapa pihak. Salah satunya yakni Faisol Riza yang merupakan Ketua Komisi VI DPR RI.
Faisol menilai jika kebijakan Ahok ini seharusnya tak perlu dipublikasikan.
"Kartu kredit urusan internal, tidak perlu ke publik," kata Faisol.
Ia lantas mengatakan yang ditunggu Komisi VI DPR adalah aksi korporasi. Para Wakil Rakyat berharap Pertamina dapat meningkatkan kinerja agar bisa bersaing di dunia internasional.
Baca Juga : Google Workspace Individual Resmi Diluncurkan
"Yang kita tunggu dari aksi-aksi Pertamina bukan urusan kartu kredit, tapi aksi-aksi korporasi berskala global yang bisa membawa Pertamina bersaing dengan perusahaan-perusahaan migas kelas dunia," ujarnya.
Politikus PKB ini justru menilai jika target Pertamina saat ini terlampau mudah. Lebih lanjut ia berharap Pertamina bisa membuat aksi korporasi yang dapat meningkatkan kinerja jauh lebih baik.
Kritikan juga datang dari Partai Demokrat (PD). PD menilai jika langkah Ahok ini terkesan politis.
Serupa dengan Fasiol, PD juga menyebut jika masalah ini adalah masalah internal Pertamina.
"Hal seperti itu menjadi kebijakan internal BUMN, silakan diputuskan yang terbaik bagi korporasi," ujar anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PD, Herman Khaeron.
Ia menilai harusnya Ahok sebagai Komut Pertamina hanya menyampaikan di internal direksi. Sehingga Herman menilai fasilitas kredit yang diketahui publik ini bersifat politis.
"Jika Komisaris Utama memiliki arah dan kebijakan korporasi sebaiknya disampaikan dan dibicarakan dengan direksi. Kalau ke publik kesan saya politis," katanya.
Sebelumnya, Ahok menjelaskan ahwa kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar. Ia menyebut pemakaiannya bisa tidak tepat sasaran.
Di sisi lain, fasilitas kartu kredit ini menurutnya tak memiliki imbas untuk memajukan kinerja perusahaan.
"Kontrol kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan," ungkap Ahok.
Keputusan ini, kata Ahok, sudah disetujui oleh semua pihak dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
