BLITARTIMES - Percepatan pembangunan dan perawatan infrastruktur di Kabupaten Blitar mendapat sorotan tajam dari anggota legislatif. DPRD Kabupaten Blitar pun meminta agar proses percepatan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian khusus.
Menanggapi itu, Bupati Blitar Rini Syarifah dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 menjelaskan, percepatan pembangunan dengan kebutuhan anggaran yang besar tidak bisa semasif tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga : BTS Meal Dirilis, Driver Ojol di Kota Malang Ngaku Kebanjiran Rezeki
"Namun kami terus berupaya untuk mengakomodir usulan masyarakat soal infrastruktur jalan," imbuhnya.
Sementara mengenai pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 dia mengatakan, Pemkab Blitar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 37 Miliar untuk membuat terobosan-terobosan yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Sementara soal penanganan kasus, Pemkab Blitar memastikan terus memaksimalkan Satgas di setiap kecamatan dan menggenjot percepatan vaksinasi.
"Kasus Covid-19 pasca Lebaran stagnan. Kalaupun banyak kasus meninggal dunia adalah karena kondisi pasien sudah parah dan disertai komorbid atau penyakit penyerta saat dirujuk ke rumah sakit," tukas orang nomor satu di Kabupaten Blitar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan, jawaban bupati atas pandangan umum fraksi adalah tahapan dari rangkaian rapat paripurna yang digelar DPRP Kabupaten Blitar.
Baca Juga : 2 Jam Rilis Langsung Ludes, Pemburu BTS Meal yang Gagal Order di Kota Malang Ngaku Kecewa!
“Paripurna hari ini adalah lanjutan dari agenda sebelumnya yakni rapat paripurna mengagendakan penyampaian Ranperda pertanggung jawaban APBD 2020. Agenda selanjutnya adalah rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar,” pungkas Suwito.
