MALANGTIMES - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) mengandeng PKK Kota Malang dalam mensosialisasikan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) kepada para ibu-ibu anggota PKK Kota Malang, Jumat (3/5/2021) di aula kantor DPUPRPKP Kota Malang.
Kepala DPUPRPKP Kota Malang Hadi Santoso menjelaskan, jika terkait sosialisasi LLTT ini secara kelembagaan telah dilakukan. Akan tetapi sejauh ini memang ada kesulitan terkait pendataan rumah warga yang memiliki tanki septik.
"Karenanya kami mengandeng Tim Penggerak (TP) PKK Kota Malang agar dalam setiap kegiatan bisa mensosialisasikan pentingnya melakukan penyedotan tanki septik terjadwal, sekaligus melakukan pendataan," terang pria yang akrab disapa Sony tersebut.
Baca Juga : Sekda Baru, Pilihan Logis Sutiaji Hadapi Pilkada Kota Malang 2024
Lebih lanjut dijelaskan, pendataan ini merupakan hal yang sangat penting. Sebab, data tersebut nantinya akan digunakan untuk penyusunan jadwal penyedotan. Bilamana dalam pendataan tidak akurat, maka nantinya justru akan banyak kendala yang dialami.
"Secara teknis setiap tiga tahun harus dikuras. Tentunya ini agar lingkungan kita sehat, tidak memberikan dampak limbah pada yang lain," bebernya.
Meskipun nantinya di lokasi yang didata belum tersedia tanki septik, maka nantinya akan disupport oleh DPUPRPKP Kota Malang. Adanya tanki septik yang sehat merupakan sebuah hal yang sangat diperlukan untuk menghindari pencemaran. Terlebih lagi untuk permukiman padat.
"Pemerintah serius untuk mengatasi agar tidak ada lingkungan yang terdampak dengan limbah dari tangkai septik," bebernya.
Dengan LLTT ini, tentunya akan semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan penjadwalan penyedotan. Sehingga masyarakat tak perlu lagi memikirkan jadwal penyedotan. Jadwal telah dimasuk kedalam list penyedotan sehingga Tidka perlu repot memikirkan jadwal.
Baca Juga : DPRD Kota Malang Dukung Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata
"Kalau nggak kayak gitu nggak akan selesai. Sehingga kami harapkan ini harus bersama-sama, nggak bisa hanya pemerintah saja," pungkasnya.
