MALANGTIMES - Masyarakat Tanah Air hari ini (Rabu, 21/4/2021) tengah memperingati Hari Kartini. Momen ini banyak dimaknai sebagai langkah kesetaraan gender bagi perempuan.
Tak ubahnya pula, bagi tatanan pemerintahan. Di mana, peran-peran perempuan juga cukup besar untuk terlibat dalam membangun daerah.
Baca Juga : Toyota Raize Kini Sudah Bisa Dipesan dengan Tanda Jadi Rp 10 Juta
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, momen peringatan Hari Kartini tak hanya sebagai bentuk mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan, melainkan bagaimana pengarustamaan gender bisa lebih diperkuat di wilayah Kota Malang.
Terlepas dari itu, tentu saja juga harus dibarengi dengan kemampuan kompetensi dari masing-masing yang bersangkutan. Dasar pengarustamaan gender ini menjadi suatu landasan strategi pembangunan dalam tujuan mencapai suatu keadilan dan kesetaraan. Yang mana, hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
"Indeks gender kita bagus, ini kita kuatkan. Bagaimana fungsi-fungsi, bukan hanya mengangkat harkat dan martabat perempuan saja, tapi makna gender itu adalah bagaimana perilaku-perilaku sosial kita ini juga mengedepankan kesetaraan tadi," ujarnya.
Bentuk dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam hal ini, dijelaskan Sutiaji telah berjalan dengan baik. Apresiasi yang bermunculan berjalan seimbang sesuai kompetensi yang dimiliki masing-masing pihak, tak melihat dari perspektif laki-laki ataupun perempuan.
Di mana, hal itu bisa terlihat sederet pejabat publik di lingkup Pemkot Malang banyak yang diisi oleh perempuan. Mulai jajaran staff ahli, hingga Kepala Perangkat Daerah. Seperti jabatan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang.
Baca Juga : Pengajuan Izin Usaha Mikro ke Disnaker-PMPTSP Kota Malang Tunjukkan Tren Positif
Kemudian, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, lalu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang.
"Orang yang punya kompetensi ya itu yang kita apresiasi, Kota Malang tidak pernah melihat ini mereka laki-laki atau perempuan. Sudah 20 persen dari kita, PD dan staff ahli juga perempuan," jelasnya.
