SURABAYATIMES - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru saja menerbitkan Kamus Sejarah Indonesia (KSI) terdiri atas dua jilid. Jilid I Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II Nation Building (1951-1998).
Pada sampul Jilid I terpampang foto Hadratus Syech Hasyim Asy'ari. Namun, secara alfabetis, pendiri NU itu justru tidak ditulis nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.
Baca Juga : Baznas Lumajang Masuk 4 Besar di Jatim, Berhasil Kumpulkan 5,5 Milyar Setahun
Hal yang sama terjadi pada Jilid II, tidak ada ulasan tentang Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Padahal sejumlah tokoh lain yang kontroversial justru ada dalam KSI.
Fakta itu memantik kekecewaan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah. Menurut Anik ini adalah bentuk diskriminasi dan pelecehan pada kaum santri dan NU karena secara tidak langsung menghilangkan rekam jejak santri dalam perjuangan kemerdekaan.
"Ini sama dengan pelecehan terhadap NU, kiai dan kaum santri. Kami minta Mendibud Nadiem Makarim minta maaf secara terbuka dan menarik kamus yang sudah diterbitkan, untuk direvisi dan disempurnakan," tegas Anik Maslachah.
Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur ini mengingatkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawanya. Tidak akan ada resolusi jihad yang menjadi embrio perlawanan pada penjajah tanpa KH. Hasyim Asy'ari yang menggerakkan santrinya kala itu.
Ia melanjutkan, pun juga tidak akan ada peristiwa pertempuran 10 nopember 1945 di Surabaya tanpa adanya resolusi jihad yang sudah mendapat dilegitimasi dari negara dengan ditetapkannya menjadi hari besar nasional.
Begitu pun hampir semua orang se dunia tahu bagaimana perjuangan Gus Dur yang tidak hanya bapak bangsa tapi menjadi pejuang humanisme dan pluralisme sedunia yang tentu membawa harum nama bangsa Indonesia.
"Kalau kemudian dalam Kamus Sejarah Indonesia 1 dan 2 terbitan Kemendikbud tidak dimuat fakta-fakta sejarah berikut tokoh pelaku sejarahnya. Ini sama halnya melukai kaum santri yang sudah berjuang dalam kemerdekaan. Itu sama halnya tidak menghargai jasa para pahlawan," ujar Anik.
Penasehat Fraksi PKB DPRD Jatim ini menyesalkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang harusnya memberikan pendidikan yang benar justru malah sebaliknya. Anik juga minta ada proses investigasi di internal Kemendikbud. Apakah ini terjadi karena kesengajaan atau kealpaan.
"Kasus seperti ini sering terjadi, kami berharap ada investigasi di internal. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, kami berharap kejadian ini menjadi yang terakhir," pungkas alumnus UNESA Surabaya itu.
