SURABAYATIMES - Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membentuk holding ultra-mikro dan UMKM terancam gagal. Gelombang penolakan telah merambah ke daerah.
Serikat Pekerja (SP) Pegadaian Jawa Timur tidak menginginkan terbentuknya holding yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Pegadaian.
Penolakan telah dilakukan di beberapa daerah di Jawa Timur. Setiap unit atau outlet mengeluarkan simbol-simbol penolakan.
Terbaru, karyawan-karyawan yang tergabung dalam SP Pegadaian mengikatkan kait hitam sebagai simbol penolakan adanya holding yang digagas pemerintah. Tidak hanya di situ. Karyawan-karyawan ini juga memunculkan simbol-simbol ketidaksetujuan dengan cara menyilangkan tangan atau simbol-simbol lainnya.
“Kami melakukan aksi keprihatinan. Semua karyawan memakai pita hitam,” kata Ketua DPD Serikat Pekerja (SP) Pegadaian Jawa Timur Endang Sri Sundari.
Endang yang juga pimpinan cabang (pinca) Pegadaian Sidoarjo ini menegaskan, banyak cara yang dilakukan karyawan-karyawan untuk menolak adanya holding. Penolakan dilakukan di setiap unit operasional dengan cara foto bersama dengan simbol penolakan.
Meski demikian, ia mengaku aksi penolakan ini tidak mengganggu pelayanan terhadap nasabah.
Penolakan ini dilandasi sikap pemerintah yang tidak melakukan sosialisasi terlebih dulu atas sistem holding. Sosialisasi dilakukan setelah muncul di beberapa media mengenai rencana holding.
“Ini yang membuat kami tertantang. Lagian, kami (Pegadaian) ini perusahaan sehat. Kami penyumbang 10 besar pendapatan pemerintah. Kami tidak pernah menyusahkan pemerintah. Alasan apa yang dipakai?” ujarnya.
Menurut Endang, hingga saat ini alasan-alasan pembentukan holding masih belum jelas. Jika karena efisiensi atau perampingan, alasan tersebut tidak bisa diterima karena Pegadaian ini perusahaan sehat.
Jika benar-benar perampingan dilakukan, dia mengaku sangat khawatir kalau banyak karyawan yang akan diberhentikan dari pekerjaannya. “Kami juga berpikir, kalau ada perampingan akan banyak pengangguran,” ucap dia.
Yang tidak kalah pentingnya, holding ini akan dilakukan dengan BRI. Sedangkan BRI dengan Pegadaian memiliki bisnis yang berbeda. “Jadi, kami menolak holding yang dibahas pemerintah,” tandasnya.
Di sisi lain, penolakan penerapan holdingisasi yang digagas Kementerian BUMN semakin banyak. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekereja (SP) Pegadaian dengan terang-terangan melakukan penolakan atas rencana tersebut.
