4 Direktur Pabrik Limbah B3 di Jombang Ditetapkan Tersangka | Jatim TIMES

4 Direktur Pabrik Limbah B3 di Jombang Ditetapkan Tersangka

Feb 17, 2021 08:59
Penyidik PNS Balai Gakkum KLHK menyegel salah satu pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Jombang. (Istimewa)
Penyidik PNS Balai Gakkum KLHK menyegel salah satu pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Jombang. (Istimewa)

JOMBANGTIMES - Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) menetapkan 4 orang sebagai tersangka pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Keempatnya merupakan direktur dari pabrik pengolahan limbah B3 di Jombang.

"Masing-masing Ro alias HR, Wa, Ja, dan Mu, semuanya empat pemilik perusahaan yang kami segel sudah jadi tersangka," ungkap Kepala Gakkum KLHK wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra), Muhammad Nur kepada JatimTIMES, Rabu (17/02).

Baca Juga : Tipu Daya Polisi Gadungan Dihentikan Polsek Poncokusumo

Dikatakan Nur, keempat tersangka adalah direktur dari perusahaan pengolahan limbah B3 di Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Jombang. Penyidik juga sebelumnya telah menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Dari hasil pemeriksaan oleh penyidik PNS Balai Gakkum KLHK, empat tersangka diketahui telah melanggar perizinan pengolahan limbah B3. Saat ini, lanjut Nur, pihaknya masih menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Kita masih menyusun berkas perkara dan pembuatan resume untuk tahap I, mudah-mudahan tidak ada lagi tambahan koreksi dari jaksanya ya," terangnya.

Sebelumnya, pihak Balai Gakkum KLHK melakukan penyegelan terhadap 4 perusahaan pengolahan limbah B3 di Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Jombang pada akhir Januari 2021. Empat perusahaan itu yakni CV. SS, CV. MJS, PT. MLA, dan CV. SS 3.

Baca Juga : Dihukum Penjara Karena Setubuhi Murid, Oknum Guru di Blitar Terancam Dipecat dari PNS

Keempat perusahaan tersebut diduga telah melakukan kegiatan pengolahan limbah B3 berupa slug alumunium secara ilegal sejak tahun 2017.

Untuk menjerat para pemilik perusahaan, Balai Gakkum KLHK mengganjarnya dengan Pasal 103 dan 104 juncto Pasal 119 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Ancaman hukumannya antara 1 sampai 3 tahun dan denda antara Rp 1 Miliar sampai dengan Rp 3 Miliar," pungkas Nur.(*)

Topik
berita jombang Berita Jombang Hari Ini Pengelolaan Limbah Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berita Lainnya