MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana memasok anggaran khusus selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Kabupaten Malang. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, sesaat sebelum memulai agenda rapat koordinasi (rakor) persiapan PPKM Skala Mikro bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur (Jatim) Senin (8/2/2021) malam.
”Otomatis (akan ada tambahan anggaran, red) dalam Imendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) disebutkan tanggung jawabnya ada di masing-masing Pemda (Pemerintah Daerah). Entah nanti apakah bersumber dari desa, atau dialokasikan dari DD-nya (Dana Desa),” ucapnya saat ditemui sebelum agenda yang diadakan di Pringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang ini berlangsung.
Baca Juga : Satpol PP Kota Malang Bidik Penindakan di Tingkat Kelurahan saat PPKM Mikro
Sebagai acuan, saat PPKM jilid II berlangsung, masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dipasok anggaran yang berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Namun, secara rinci, Wahyu belum bisa memastikan apakah anggaran yang akan dialokasikam selama PPKM skala mikro akan sesuai dengan nominal yang pernah dialokasikan selama PPKM jilid II tersebut.
”Nanti kita lihat lagi bagaimana petunjuknya dari Gubernur (Jatim),” singkatnya saat ditanya berapa anggaran yang akan dialokasikan selama PPKM skala mikro diterapkan di Kabupaten Malang.
Penyediaan anggaran khusus selama PPKM skala mikro tersebut, dicanangkan untuk lebih memasifkan upaya pemerintah didalam mengatasi penyebaran Covid-19. Sebab, tidak menutup kemungkinan akan ada kebijakan khusus yang akan diterapkan selama PPKM skala mikro, yang memang membutuhkan anggaran dari Pemerintah Daerah.
”Dalam Imendagri, untuk penerapan di wilayah silahkan ditambah sesuai kebijakan masing-masing. Bisa jadi nanti PPKM Skala Mikro di Jawa Timur akan ada kearifan lokal yang diberikan oleh Ibu Gubernur, jadi masih menunggu instruksinya seperti apa,” jelasnya.
Hanya saja yang jelas, seperti pemberitaan sebelumnya, Wahyu menerangkan saat penerapan PPKM skala mikro, kampung tangguh yang selama PPKM 2 jilid berlangsung hanya ada ditingkat perkampungan dan desa saja. Nantinya saat PPKM Skala mikro yang mulai dilangsungkan pada Rabu (9/2/2021) ini, keberadaan kampung tangguh akan disiagakan hingga ke tingkat mikro. Yakni di lingkup Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
”Dalam PPKM mikro ini skala dan penekanannya yang berbeda. Kalau skala mikro tentu keterlibatan masyarakat di Imendagri sudah jelas, mulai dari PKK, kelompok masyarakat, hansip, dan lain sebagainya itu semua akan dilibatkan langsung,” ujarnya.
Baca Juga : Berkah Banjir, Nikmati Peyek Udang Hasil Jebakan dari Luapan Sungai, Ini Resepnya
Selain mempersiapkan anggaran khusus, Pemkab Malang juga akan mempersiapkan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) selama PPKM skala mikro berlangsung. ”Kemudian nanti juga ada bansos dari kementerian, ada bantuan dari BUMN dan lainnya. Tujuannya agar bisa menjaga ketahanan pangan selama PPKM mikro,” ucapnya.
Harapannya, lanjut Wahyu, jika kampung tangguh ditingkatkan mikro dilangsungkan, penyebaran penularan Covid-19 di Kabupaten Malang bisa semakin dikendalikan.
”Jadi mau tidak mau kesadaran masyarakat karena kita libatkan secara langsung, membuat mereka akan menjadi paham. Bahwasannya pelibatan ini punya maksud, diantaranya adanya tanggung jawab setiap warga untuk bisa mengamankan daerah sekitar yang ada di RT dan RW itu dari Covid-19,” tukasnya.
Sebagai informasi, hingga berita ini ditulis agenda rakor kesiapan PPKM skala mikro yang diadakan di Pringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang masih akan dimulai. Beberapa tamu undangan mulai dari Forkopimda Kabupaten Malang, pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran Muspika juga telah menyimak penjabaran yang hendak dibahas dalam rapat tersebut.
