BANYUWANGITIMES - Pro Jokowi (PROJO) Banyuwangi angkat bicara terkait tudingan kudeta pucuk pimpinan Partai Demokrat oleh lingkaran dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rudi Hartono Latif, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pro Jokowi (PROJO) Banyuwangi menyatakan apabila Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa ada dinamika dan gejolak politik yang mengancam kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mestinya melakukan introspeksi dan menempuh pranata konstitusi partai serta langkah politik yang dilakukan secara internal.
Namun jika tidak percaya diri dengan kemampuannya, Rudi minta AHY tidak bersikap cengeng dan mencari pembenaran, kemudian mengkambinghitamkan pihak istana presiden RI. "Statemen dan Surat AHY yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi tentang keterlibatan orang-orang di lingkaran istana yang melakukan gerakan merebut paksa kepemimpinannya adalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar, konyol dan kekanak-kanakan,” kata Rudi di salah satu tempat ngopi sekitar DPRD Banyuwangi, Selasa, (2/02/2021).
Baca Juga : Ramai Isu Pengambilalihan Kursi Ketum DPP Partai Demokrat, Sutiaji Angkat Bicara
Menurutnya, setiap partai politik memiliki mekanisme pergantian kepemimpinan. "Semua orang tahu bahwa setiap partai politik mempunyai mekanisme pergantian kepemimpinan yang di era kini tidak akan mungkin bisa diintervensi dengan cara apapun oleh pihak luar. Meski hal tersebut dilakukan oleh pihak yang sedang berkuasa sekalipun. Pemegang kedaulatan di internal partai itu sendirilah yang bisa melakukannya, sebagaimana dijamin AD ART masing-masing partai termasuk Demokrat,” jelasnya.
Selanjutnya pria asal Genteng itu menuturkan apabila tidak mau dan tidak mampu turut berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara yang saat ini sedang kesulitan menghadapi pandemi Covid 19, setidaknya jangan ganggu Presiden Jokowi. Selain itu juga tidak membikin kegaduhan dengan menebar isu adanya para menteri yang mengeroyoknya agar turun tahta secara paksa.
Kemudian apabila tidak ingin kader Demokrat bersilaturahmi dengan Kepala KSP Jend (Purn) Moeldoko, sebaiknya dibuatkan aturan dan larangan tertulis. Sehingga apabila ada yang melanggar bisa ditegur dan diberi sanksi sesuai dengan aturan dan mekanisme partai. ”Jangan lantas melempar isu dan tuduhan yang mengarah kepada Pak Moeldoko sebagai provokator ketidakpuasan kadernya sendiri,” imbuh Rudi Latif.
Dia menambahkan Jendral (Purn) Moeldoko adalah mantan Panglima TNI yang saat ini menjabat sebagai Kepala KSP, Ketua Umum HKTI dan juga sebagai Ketua Dewan Penasihat Ormas PROJO yang mendampingi Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina. Sampai saat ini Beliau berdua bersama dengan kader dan simpatisan PROJO serta segenap elemen bangsa Indonesia sedang bekerja keras bersama-sama bergotong royong untuk negeri agar mampu menuntaskan pandemi Covid 19 yang mengakibatkan kacaunya semua sendi kehidupan masyarakat.
Baca Juga : Viral, Lagu Ampun Bang Jago Iringi Guru Penjas Aerobik di Tengah Kudeta Militer Myanmar
“Jangan ganggu..!Jangan lecehkan Beliau berdua dengan tuduhan yang tidak berdasar, konyol dan kekanak-kanakan seperti ini. Apalagi jika apa yang dilakukan ujung-ujungnya hanya panjat sosial (Pansos) sebagai salah satu upaya meningkatkan elektabilitas AHY yang ngebet mencalonkan diri sebagai presiden RI,” tegas Rudi Latif.
