SUMENEPTIMES - Pengentasan kemiskinan disebut-sebut Bupati Sumenep A. Busyro Karim sebagai pekerjaan rumah (PR) terbesar bagi bupati dan wakil bupati terpilih.
Pesan itu di sampaikan Bupati Busyro usai mengikuti sidang paripurna DPRD Sumenep tentang penyampaian berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati periode 2016-2021 dan penyampaian pengumuman hasil penetapan KPU Sumenep terhadap calon bupati dan wakil bupati terpilih, Senin (25/01/2021).
Baca Juga : Pemkot Malang Petakan Wilayah dan Titik Banjir
"Meskipun banyak program-program yang masuk, namun yang menjadi PR besar adalah persoalan pengentasan kemiskinan," kata Busyro di kantor DPRD Sumenep.
Bupati dua periode ini menyebut, selain kemiskinan, infrastruktur juga menjadi persoalan yang sangat krusial di Kota Keris. Pembangunan infrastruktur terdapat nilai ekonomis. "Akan tetapi, dengan luasnya Kabupaten Sumenep tidak bisa semuanya serentak dibangun. Sebab persoalannya masalah anggaran dan keterbatasan APBD," tambahnya.
Terlebih, lanjut Busyro, di masa pandemi ini banyak anggaran yang dipangkas untuk persoalan corona virus desease 2019 (covid-19). "Sehingga banyak anggaran terserap ke sana," paparnya.
Untuk diketahui, dari data Badan Statistik Pusat (BPS), Kabupaten Sumenep masuk daftar 10 kabupaten termiskin di Jawa Timur dan nomor urut 2 termiskin setelah Kabupaten Sampang dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
Baca Juga : Konflik Agraria Kerap Terjadi, Balitbang Kemendagri Cari Solusi
Tercatat, pada tahun 2018 di Kabupaten Sumenep terdapat penduduk miskin sebesar 20.16 persen atau sebesar 218.200 orang. Sedangkan pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kota Keris mengalami penurunan yakni 19.48 persen atau turun sekitar 6.620 orang.
