Situasi rapat kerja antara Pansus II DPRD Trenggalek dengan tim asistensi
Situasi rapat kerja antara Pansus II DPRD Trenggalek dengan tim asistensi

TRENGGALEKTIMES- Rancangan Peraturan Daerah tentang merger dua Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek kembali dibahas. Tarik ulur pasal sempat warnai jalannya rapat antara Pansus II dan bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Trenggalek.

"Pansus dua kali ini kembali bahas Ranperda penggabungan PT. BPR Bangkit Prima Sejahtera dengan PT. BPR Jwalita Trenggalek yang belum terselesaikan tahun kemarin," jelas Alwi Baharudin selaku Ketua Pansus II DPRD, Rabu (13/01/2021).

Baca Juga : Ranperda Pembangunan Industri, Pansus I DPRD Trenggalek: Sesuaikan dengan RTRW

Dalam berjalannya rapat sempat muncul perdebatan dalam menentukan aturan yang paling proporsional. Menurut Alwi, justru hal tersebut justru menandakan bahwa rapat benar-benar kondusif.

"Memang sempat ada perdebatan saat perumusan rancangan peraturan kali ini, namun hal itu wajar mengingat peraturan inilah yang nantinya bakal jadi pijakan dalam menggabungkan kedua bank tersebut," paparnya.

Alwi juga menegaskan bahwa tidak ada kendala yang berarti dalam menyusun rancangan peraturan merger kedua bank tersebut. Jikapun ada hanya terkait inventarisir daftar masalah entitas kedua badan usaha.

"Tadi ada beberapa catatan yang perlu dibenahi dalam pembahasan selanjutnya, seperti besaran nilai perusahaan saat ini. Kemudian ketentuan peralihan dan ketentuan penutupan," urainya.

Pansus II DPRD Trenggalek juga meminta data seluruh total nilai aset yang dimiliki kedua bank untuk proses menggabungkan kedua badan usaha. Sehingga dalam pembahasan selanjutnya Pansus II dan Tim asintensi tinggal merumuskan peraturan yang mengikat keduanya.

Baca Juga : Ngadu ke DPRD, Pedagang Pasar Induk Menolak Pindah ke Lantai 2

"Rapat kali ini terpaksa kami skors karena menunggu nilai pembukuan terbaru yang ada pada kedua bank. Kata mereka tadi siap menyajikan data pada pembahasan selanjutnya, namun mereka minta tambahan waktu," ucap salah satu politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Alwi juga menuturkan jika dalam pembahasan tidak ada kendala yang krusial, maksimal bulan depan Rancangan Peraturan Daerah tentang merger dua bank BPR bisa disahkan.