Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberikan restu kepada perguruan tinggi dan vokasi di Indonesia untuk menggunakan metode "hybrid learning" pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.
Hybrid learning adalah metode pembelajaran campuran, antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan (daring).
Baca Juga : Direktur Diktis Kemenag Yakini Cita-cita UIN Malang Jadi Kampus Internasional Terwujud
Meski demikian, Universitas Brawijaya (UB) Malang masih belum memberikan keputusan pasti. Ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan. Ketua Tim Monitoring Evaluasi Fasilitasi Implementasi (Monefvas) Kampung Tangguh UB Prof Dr Unti Ludigdo SE MSi Ak menyampaikan bahwa untuk menerapkan pembelajaran tatap muka harus memperhatikan kondisi daerah.
"Juga berkoordinasi dengan satgas atau gugus tugas di pemerintah kota dan kabupaten Malang. Kemudian kami pastinya juga akan mengolah sedemikian rupa apakah benar-benar kami akan mengadakan kegiatan perkuliahan luring itu," ucapnya dalam konferensi pers daring belum lama ini.
Selain itu, perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan tak hanya warga kampus yang meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, tetapi juga masyarakat sekitar.
"Karena sesungguhnya persoalannya tidak hanya di dalam kampus. Kami yakin kalau di dalam kampus sendiri protokol kesehatan bisa kita terapkan dengan baik, tetapi bagaimana keadaan di luar kampus?" ungkapnya.
Itulah yang menjadi pertanyaannya ketika mahasiswa datang ke Malang. Ia menyatakan, pihak kampus tidak bisa mengendalikan mahasiswa untuk berinteraksi secara luas di komunitasnya atau di mana pun.
Baca Juga : Cetak Santri Unggul dan Cinta Tanah Air, Unisba Blitar Gelar Festival Santri Milenial
"Siapa yang bisa menjamin mahasiswa untuk tidak beraktivitas di luar kampus secara berkerumun? Ini menjadi perhatian kita," katanya.
Pihaknya nanti juga akan mempelajari bagaimana pola migrasi mahasiswa dari kampung halamannya ke Malang agar tidak masif terjadi. Selain itu, kesiapan pemerintah daerah ketika harus menerima sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang juga turut menjadi perhatian.
"Banyak faktor yang harus kita perhatikan tetapi intinya pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau untuk mengadakan kegiatan luring," pungkasnya.
