DPRD Kota Malang kembali mendapatkan aduan dari masyarakat berkaitan dengan praktik rentenir dan bank titil atau kredit harian. Kondisi itu membuat legislatif merasa geram. Pasalnya, program pemberantasan rentenir yang dijanjikan Pemerintah Kota Malang dinilai masih belum maksimal.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman menyampaikan, pemerintah semestinya memberikan sosialisasi yang lebih masif terhadap masyarakat. Sehingga, masyarakat tak lagi menggunakan jasa rentenir dan bank titil.
Baca Juga : 75 Tenaga Banpol PP dan Honorer Pemkot Batu Lakukan Pembekalan, Satpol PP Kurang 57 Tenaga
Karena sejak akhir 2019 lalu, Wali Kota Malang Sutiaji telah menunjuk BPR Tugu Artha agar bekerja sama dengan Baznas dalam memberantas praktik rentenir tersebut.
Kerja sama yang dimaksudkan berupa pemberian bantuan modal bagi pelaku UMKM yang kemudian akan dimudahkan dengan Baznas Kota Malang yang secara khusus mengcover biaya margin, sekitar enam persen.
Namun program itu dinilai Fuad masih belum berjalan maksimal. Karena ketika mengadu, masyarakat juga merasa tidak mengetahui jika Pemerintah Kota Malang memiliki program tersendiri untuk membantu masyarakat agar tak lagi terlilit rentenir tersebut.
"Kalau sudah ada programnya, maka ada baiknya terus disosialisasikan lebih masif lagi," tegasnya.
Dia pun berharap agar BPR Tugu Artha segera kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di kawasan yang memang teridentifikasi banyak terjerat rentenir. Sehingga, secara perlahan rentenir di Kota Pendidikan ini bisa ditekan sebagaimana harapan Wali Kota Malang, Sutiaji.
"Insya Allah saya akan mengajak tim BPR Tugu Artha untuk langsung terjun berikan sosialisasi kepada masyarakat pekan depan," terang Fuad.
Baca Juga : DPRD Minta PNS Baru Cepat Beradaptasi di Lingkungan Kerja Pemkab Blitar
Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan jika jumlah masyarakat yang terlilit rentenir di Kota Malang memang cukup banyak. Sehingga dia menginstruksikan agar BPR Tugu Artha bekerja sama dengan Baznas untuk memberantas praktik rentenir tersebut.
Pemberian suntikan dana melalui BPR Tugu Artha tersebut menurutnya juga telah melibatkan peran serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Skema yang ditetapkan dalam memberikan bantuan modal itu sendiri adalah tidak membebani masyarakat dengan bunga. Karena untuk bunga atau margin akan dibebankan kepada Baznas. Ketika itu, ketentuan marginnya sebesar enam persen.
Program itu digadang-gadang Pemerintah Kota Malang mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, diharapkan masyarakat akan beralih meminjam modal di BPR Tugu Artha dan tak lagi memanfaatkan jasa rentenir.
