Bupati Jombang Mundjidah Wahab menghadiri rapat koordinasi Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) Kabupaten Jombang Tahun 2020. Bupati meminta agar verifikasi validasi (verval) 2020 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2020 dikawal dengan baik.
Rakor SDM PKH ini berlangsung di ruang pertemuan Bung Tomo kantor Pemkab Jombang pada Selasa (27/10). Di kesempatan itu, Bupati Jombang Mundjidah Wahab menemui 165 orang pendamping PKH dari 302 desa di Kabupaten Jombang.
Baca Juga : Bupati Imbau Warga Jombang Tak Pergi ke Zona Merah Saat Libur Panjang
Bupati juga berharap ada komunikasi yang baik antara pendamping PKH dan pemerintah daerah. Pertemuan SDM PKH secara intensif perlu dilakukan.
Petugas PKH sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi siapa yang layak pemerintah bantu diharapkan bekerja dengan serius. Sekaligus sungguh-sungguh dalam membantu masyarakat yang memang benar benar perlu dibantu dan tepat sasaran.
"SDM PKH telah bekerja cukup lama di wilayah desa kalian, untuk itu kalian diharapkan lebih tahu tentang kemiskinan di tempat tugasnya, siapa siapa masyarakat miskin yang harus dibantu dalam pelayanan kesehatan juga ekonomi, SDM PKH harus dapat bersinergi bekerja dengan serius, obyektif penuh tanggung jawab. Jangan sampai masih ada masyarakat miskin yang melaporkan belum dapat bantuan apa-apa," kata Mundjidah.
Mundjidah meminta kepada para pendamping PKH agar segera menyinergikan verval DTKS.
Baca Juga : Bupati Jombang Gelar Peringatan Maulid Nabi Secara Virtual, Ini yang Disampaikan
"Waktunya hanya satu bulan SDM PKH diharapkan dapat segera mensinergikan data, segera lakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Bekerjalah untuk membantu kepentingan warga masyarakat miskin di Jombang. Sehingga datanya benar benar valid, tepat sasaran dan sesuai dengan penerimanya," ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial M Saleh mengatakan, bahwa Rakor PKH tersebut guna Mensinergikan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2020.
"Melalui rakor PKH ini selain dalam rangka penanganan fakir miskin serta pelaksanaan implementasi 3 menteri dalam percepatan DTKS, sosialisasi mekanisme DTKS, juga menyinergikan dan menyamakan persepsi verval 2020," pungkasnya.(*)
