Ketua Tim Kerja Malang Jejeg, Soetopo Dewangga saat menunjukkan nota protes terkait penetapan panelis debat perdana oleh KPU Kabupaten Malang, Rabu (28/10/2020). (Foto: Dok. JatimTimes) 
Ketua Tim Kerja Malang Jejeg, Soetopo Dewangga saat menunjukkan nota protes terkait penetapan panelis debat perdana oleh KPU Kabupaten Malang, Rabu (28/10/2020). (Foto: Dok. JatimTimes) 

Tim kerja Malang Jejeg yang merupakan organisasi pemenangan dari pasangan calon (paslon) perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut tiga yakni Heri Cahyono-Gunadi Handoko, melayangkan nota protes kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang. 

Ketua Tim Kerja Malang Jejeg Soetopo Dewangga, menyebut, bahwa sebab dari pihaknya yang melayangkan nota protes dikarenakan penetapan panelis debat perdana pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 yang mengusung tema 'Kesejahteraan Rakyat'. 

Baca Juga : SBY Beri Pesan Soal UU Cipta Kerja, Kader Demokrat Diminta Terus Berjuang 

 

Debat perdana yang akan berlangsung pada hari Jumat (30/10/2020) di Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang ini dikatakan Soetopo akan berlangsung kurang berkualitas. 

Karena 8 dari 10 panelis yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang, tidak sesuai bidangnya dalam memberikan pertanyaan kepada ketiga paslon yang bakal adu gagasan dalam debat perdana. Sementara dua diantaranya merupakan ahli dari UB (Universitas Brawijaya) Malang. 

"Dari penilaian kami, 6 itu backgroundnya dari sisi agama dan 2 mantan pansel KPU. Menurut kami dengan adanya komposisi panelis seperti itu tidak akan menyajikan pertanyaan yang berkualitas saat debat," tegasnya dalam sesi konferensi pers di salah satu warung di Kota Malang, Rabu (28/10/2020). 

Pria yang kerap kali mengenakan udeng di kepalanya ini pun mengatakan, bahwa seharusnya KPU Kabupaten Malang dalam menentukan panelis pada debat perdana harus yang berpengalaman dan memiliki ilmu yang berkompeten dalam tema debat 'Kesejahteraan Rakyat'. 

Dirinya menambahkan, bahwa terlebih panelis tersebut seharusnya merupakan seseorang yang telah berpengalaman dalam sebuah riset dan kajian tentang kesejahteraan rakyat. 

"Bisa datang ke rektor tiga universitas besar di Malang. UIN, UB dan UM. Tinggal minta expert dalam bidang ini (kesejahteraan rakyat, red). Debat akan berlangsung seru, karena pertanyaannya dari ahli. Kalau seperti saat ini kan ya kurang begitu," terangnya. 

Baca Juga : Jelang Debat Perdana, Paslon SanDi Siap Beberkan Upaya Pengembangan Ekonomi 

 

Soetopo pun bukan ingin mempermasalahkan segala langkah KPU Kabupaten Malang, jika itu memang benar. Akan tetapi pihaknya menilai KPU Kabupaten Malang terlalu cepat melakukan penjaringan panelis debat perdana. 

"Kami ini bukan hanya ingin menang. Tapi Malang Jejeg juga ingin meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Malang. Kalau begini terus, ya bagaimana masyarakat bisa menilai dan tertarik," ujarnya. 

Terkait pelayangan nota protes atas penunjukan panelis yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang, Soetopo mengatakan, bahwa nota protes tersebut telah diserahkan ke KPU Kabupaten Malang pada hari Selasa (27/10/2020). 

Akan tetapi telah berselang 1 x 24 jam, nota protes yang dilayangkan oleh pihak tim kerja Malang Jejeg belum mendapatkan balasan resmi dari KPU Kabupaten Malang.