Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Adib (berdiri) saat menemui perwakilan mahasiswa. (Joko Pramono/Jatim TIMES)
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Adib (berdiri) saat menemui perwakilan mahasiswa. (Joko Pramono/Jatim TIMES)

Perwakilan mahasiswa Tulungagung dan Gusdurian kembali mendatangi DPRD Tulungagung. Mereka hendak menagih janji bertemu Ketua DPRD Tulungagung, Marsono pada Selasa (27/10/2020) sore.

Mereka meminta Marsono untuk meneruskan aspirasi mereka untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sayang, Marsono tidak ada di tempat. 

Baca Juga : Sambut Kehadiran JLS, Kecamatan di Tulungagung Ini Tumbuhkan Wahana Wisata Terintegrasi

Perwakilan mahasiswa lantas ditemui oleh tiga Wakil Ketua DPRD yang mau membubuhkan tanda tangan menolak omnibus law. Marsono sebelumnya sudah berjanji untuk ikut menemui mahasiswa, tetapi rupanya dia ingkar.

 “Sebelumnya bupati sudah tanda tangan. Pimpinan (DPRD) sepakat, secara kolektif kolegial untuk meneruskan tuntutan mahasiswa,” terang Adib Makarim, salah satu wakil ketua dewan.

Selain Adib, tiga wakil ketua yang membubuhkan tanda tangan adalah Ahmad Baharuddin dari Gerindra dan Asmungi dari Golkar.

Adib mengatakan, selain menandatangani penolakan omnibus law, pihaknya juga memuat surat yang menyatakan sepakat meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPR RI.

“Ada surat pengantar resmi dari kami. Selanjutnya akan kami kirim ke DPR RI melalui fax maupun email, nanti buktinya kami berikan ke mahasiswa,” sambung Adib.

Nanti pihaknya juga akan mengundang anggota DPR RI untuk melakukan kajian akademis bersama terkait omnibus law.

Diharapkan, dengan kajian itu bisa didapat titik terang dan solusi polemik undang-undang yang banyak ditentang mahasiswa dan buruh ini.

Sementara itu Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Tulungagung, Bagus Prasetiawan menuturkan bahwa kedatanganya untuk meminta Marsono menandatangani penolakan UU omnibus law. Namun, berulang kali janji untuk menemui mahasiswa tak ditepati oleh Marsono.

Baca Juga : Belok Mendadak, Scoopy Diterkam Kawasaki, Satu Nyawa Melayang di Tulungagung

“Menurut penjelasan pimpinan dewan, Pak Marsono berhalangan selama dua minggu ini. Tapi tidak ada konfirmasi lebih lanjut,” ujar Bagus.

Lantaran tak bisa bertemu Marsono, tuntutan kemudian dialihkan kepada unsur pimpinan dewan, dengan prinsip kolektif kolegial.

Para mahasiswa sepakat dengan tawaran Adib dan dua wakil ketua lain, dengan pertimbangan agar berkas tuntutan bisa lekas dikirim ke DPR RI. Dengan demikian, tuntutan ini akan menjadi satu  dengan aspirasi sejenis dari kota-kota lain.

Selain itu, para mahasiswa menilai perlu ada kegiatan sosialisasi DPR RI. Wakil rakyat di pusat diminta menjelaskan draf omnibus law langsung kepada masyarakat.

“Harus obyektif, apa maksud omnibus law, apa dampaknya agar tidak mencederai masyarakat,” pungkas Bagus.