Kelangkaan pupuk subsidi di Tulungagung mencuat setelah petani mengeluh sulit mendapatkannya. Ada yang menduga, Kelangkaan pupuk ini karena adanya sabotase dan atau ada pihak yang memainkannya.
Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, melalui Kasi Pupuk Pestisida dan Alsintan Triwidyono Basuki mengatakan bahwa masalah itu karena kuota pemerintah dan kebutuhan petani tidak sama. "Misalnya, rekomendasi pemerintah hanya 200 kg urea per hektar per musim, kenyataannya petani butuhnya bisa sampai 700 kg per hektar per musim," kata pria yang akrab di sapa Oki, Senin (26/10/2020).
Baca Juga : Akibat Kompak "Not For Sale", Harga Eceran Gurami di Tulungagung Ikut Naik
Penjelasan Oki sebenarnya mengacu pada data yang ada, namun ada pihak yang beranggapan justru di luar data yang ngawur. Disebutkan, pihak yang tidak memahami kondisi ini menyangka bahwa ketersediaan pupuk berlimpah bahkan dianggap melebihi kebutuhan. "Bahkan ada yang menduga terjadi penggelembungan luas lahan dengan RDKK nya," ujarnya.
Padahal, data yang ada dengan jelas dapat dibaca semua pihak bahwa di Tulungagung ada 27 ribu hektar lahan teknis. Kemudian ditambah hutan yang dikelola rakyat, perkebunan, pekarangan dan lain-lain yang totalnya mencapai 105 ribu hektar. "Padahal, lahan ada yang 2 kali dan 3 kali ditanami, ini petaninya paham tapi ada pihak yang malah tidak paham," jelasnya.
Untuk petani yang misalnya memiliki lahan 2 hektare, maka jika ditanami setahun 3 kali maka hitungan yang benar lahan itu setara 6 hektar. "Jika menganggap pupuk itu harusnya cukup tapi jadi ternyata tidak cukup maka logika petani yang saya jelaskan di atas adalah alasannya, tapi ada saja pihak yang tidak mau memahami," tutup Oki.
