Ketua KIPP Jatim Novli Thyssen
Ketua KIPP Jatim Novli Thyssen

SURABAYATIMES - Novli Thyssen, ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim, kembali mendatangi Kantor Bawaslu Surabaya, Jumat (16/10). Kedatangannya untuk menanyakan perihal dugaan tak netralnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada pilwali Surabaya tahun 2020 ini.

Sayangnya, Novli harus keluar dari kantor Bawaslu dengan muka kecut. Sebab, laporannya ternyata tak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tak ditemukannya pelanggaran.

Bawaslu Surabaya sudah mengambil keputusan dengan nomor surat 260/K.JI-38/PM.06.02/X/2020. Dan diputuskan bahwa laporan terhadap wali kota Surabaya bukan pelanggaran pemilihan.

Ditemui di kantor Bawaslu, Novli menyampaikan pihaknya melaporkan Risma sebagai wali kota terkait dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara Taman Harmoni untuk mendukung paslon Eri Cahyadi dan Armuji.

"Itu sudah jadi sorotan publik. Kenapa kami menanyakan netralitas, profesionalitas Bawaslu? Karena Bawaslu membiarkan ini terjadi, tidak melakukan penindakan penanganan pelanggaran," tandasnya.

Novli menjelaskan, pada Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2016 bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. 

Dari sini kemudian KIPP melaporkan ke Bawaslu. "Harusnya ketika ini menjadi sorotan publik dan dimuat di media bahwa ada aktivitas politik yang dilakukan Risma di Taman Harmoni, itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Tak menunggu laporan dari masyarakat. Ini kacau," ujar Novli sangat kecewa.

Saat itu, jelas dia, Risma dengan terang memakai atribut partai PDIP. Dan Risma juga menggunakan fasilitas negara aktif pada hari kerja.

"Kenapa kemudian Bawaslu tak pro-aktif menyanyakan ke gubernur terkait izin cuti Risma. Ada tidak izin cuti Risma?" tanya Novli.

Terkait dengan ini, Novli ingin seharusnya Bawaslu berkirim surat mencari fakta kebenaran terkait penggunaan fasilitas Taman Harmoni. "Adakah izinnya atau tidak," lanjut dia.

Dari sini pihak KIPP bertanya-tanya ada hubungan apa antara Bawaslu Surabaya dengan Risma karena terkesan diistimewakan. "Kami punya catatan buruk bahwa pada tahun 2019 Bawaslu pernah dikenai sanksi oleh DKPP, yaitu sanksi peringatan keras terakhir karena pernah terbukti ada keberpihakan terhadap satu calon legislatif. Maka KIPP menyatakan mosi tak percaya kepada Bawaslu Surabaya sebagai penyelenggara pemilu yang netral dan berintegritas," ucapnya.

Untuk selanjutnya Novli berharap agar Bawaslu Provinsi Jatim dan Bawaslu RI turun melakukan supervisi ke Bawaslu Surabaya. "Melakukan evaluasi kinerja Bawaslu Surabaya," katanya.

Selain itu KIPP akan segera melaporkan Bawaslu Surabaya ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). "Terkait dugaan etik pelanggaran sebagai penyelenggara pemilu. Karena proses penanganan pelanggaran tak sesuai dengan prosedur mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang," imbuh pria bergelar sarjana hukum ini.

Terpisah ketika dikonfirmasi, komisioner Bawaslu Surabaya Divisi Hukum Data dan Informasi
Ya'qub Baliya Alarif menyampaikan keputusan yang diambil pihaknya sudah melalui rapat pleno. "Kami memang tidak bisa memuaskan semua pihak karena bukan alat pemuas. Tapi jika tidak terima, boleh jika hendak melapor ke DKPP," ujarnya.