Polemik ujian perangkat desa di Tulungagung memasuki babak baru. Merasa punya bukti cukup dan kuat atas dugaan pelanggaran arau permainan dalam ujian perangkat desa Majan, Kecamatan Kedungwaru, Lembaga Swadaya Masyarakat Bintang Nusantara (LSM Bintara) resmi menemui Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, Jumat (16/10/2020).
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Bintara Raden Ali Shodik menyampaikan surat resmi berisi permohonan agar menurunkan tim guna pendalaman dan penyelesaian dugaan kecurangan seleksi perangkat desa Majan. "Data yang kami bawa lengkap," kata Ali saat keluar dari pendopo.
Baca Juga : Banyak Perlintasan KA di Tulungagung tanpa Palang Pintu, Resiko Kecelakaan Tinggi
Raden Ali membeberkan, data yang diserahkan kepada bupati ada 36 item. Di antaranya 3 file RAR atau zip terdiri file RAR dari peserta terbaik yang diduga ada kecurangan serta file RAR dari peserta terbaik 2 dan 9.
"Bukti jawaban peserta yang dikirim di email panitia berupa screenshot dan 8 email panitia sebagai penilaian yang dibuat oleh panitia di depan peserta," ujarnya.
Bukti lain berupa screenshot nilai IT 19 peserta, 2 jawaban peserta antara yang tanpa kunci jawaban dan yang diduga mendapat bocoran kunci jawaban, foto KTP pengadu, 1 PDF tanggapan panitia atas permasalahan, 1 microsoft word perbandingan jawaban yang dibuat tanggal 5 dan tanpa menggunakan rumusan pengerjaannya.
"Setelah kami kaji bersama tim, ternyata cara permainan dugaan kecurangan seleksi dan penjaringan perangakat desa Majan ini sangat masif," ucap Raden Ali.
Bintara juga menguraikan, pada 6 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIB panitia bersama-sama mengambil soal penjaringan perangakat desa Majan ke perguruan tinggi pembuat soal. Kemudian, pada 7 Oktober 2020 pukul 07.00 WIB - 00.00 WIB telah dilaksanakan seleksi dan penjaringan perangakat di Kantor Desa Majan.
"Di sini dalam folder ujian IT, tertanggal 5 Oktober 2020 yang dikirim peserta terbaik ke panitia. Padahal, ujian dilaksanakan 7 Oktober 2020. Berarti, pemenang diduga sudah mengerjakan soal tersebut jauh-jauh hari sebelum ujian dilaksanakan," papar Ali.
Atas hal itu, Bintara meminta kepada bupati Tulungagung untuk mempertimbangkan dan mengkaji kembali serta jika diperlukan untuk merevisi aturan-aturan yang sekarang ini. "Ini mudah dimainkan oleh oknum untuk kecurangan seleksi perangkat desa. Kami sudah melalui berbagai langkah. Minggu depan kami serahkan semua berkas ke Polres Tulungagung dan Polda Jatim," ucapnya.
Baca Juga : Merasa Dibohongi, Mahasiswa Tempel Pesan di Pintu Kantor Ketua Dewan
Setiap ada ujian perangkat desa, LSM Bintara mengaku sering menerima pengaduan dari peserta. Bahkan disebutnya, pada awal tahun 2020, pihaknya mengirimkan surat somasi terhadap 19 camat di Tulungagung terkait proses ini.
Menanggapi masalah ini, Bupati Maryoto Birowo membenarkan telah menerima aduan dari LSM Bintara khusus terkait dugaan kecurangan ujian di Desa Majan. "Keputusan saya, kami tugaskan dinas terkait agar koordinasi dengan camat dan desanya," kata Maryoto saat dihubungi.
Pihak yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar segera mengambil langkah untuk menguji kebenaran aduan yang masuk. "Prosesnta ada beberapa tahapan. Ini menguji kebenaran terkait seleksi perangkat. Jadi, ini aduan baru masuk, segera akan kami mulai," katanya.
Maryoto membenarkan bahwa dirinya meminta agar Bintara menahan laporannya ke polisi karena tim yang dimaksudkan masih akan dibentuk dan bekerja di lapangan.
