Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme, Terorisme dan Komunisme (AMAR) di Kabupaten Tulungagung menyatakan mendukung pemerintah dan menyuarakan sikap dalam Petisi Menolak Radikalisme, Terorisme dan Khilafah. Melalui ketuanya, Maliki menolak keberadaan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) dan meminta agar menghentikan aksi Provokasi yang memecah belah Bangsa.
"Hentikan dan propaganda elit oleh KAMI serta mendorong pemerintah untuk memerangi Radikalisme di Kabupaten Tulungagung," ujar Maliki, koordinator aksi.
Baca Juga : Lawan Radikalisme dan HTI, Gus Yaqut: Jangan Ragukan Ansor dan Banser
Pihak AMAR Tulungagung juga mengeluarkan petisi yang berisi 9 poin di antaranya:
1. Menolak keberadaan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) hentikan aksi provokasi yang memecah belah bangsa dan propaganda elit oleh KAMI.
2. Siap menjalin persatuan dan kesatuan anak bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 45.
2. Menolak dengan keras hidup dan berkembangnya paham-paham radikal, khilafah, separatisme dan juga aliran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 45 yang hidup di NKRI.
3. Siap mendukung dan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan kedaulatan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
4. Siap menjaga keamanan dan kondusivitas Tulungagung serta bersinergi dengan TNI Polri.
5. Menolak dengan keras segala bentuk intoleransi, isu sara dan diskriminasi serta presekusi terhadap kaum minoritas.
6. Menolak segala bentuk provokasi, hasutan dan isu yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia.
Baca Juga : Gelombang Menangkan Kotak Kosong Pilkada Kabupaten Kediri Semakin Menyeruak
7. Mendukung TNI dan POLRI bertindak tegas terhadap kelompok atau pribadi yang mengancam keamanan dan keselamatan negara.
8. AMAR bersatu siap menjadi garda terdepan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati.
Sembilan petisi yang disampaikan AMAR telah diserahkan pada pihak berwajib.
"Kita telah koordinasi dengan kepolisian, penolakan ini sebagai tanggung jawab semua pihak agar Tulungagung tetap aman dan tenteram," ungkapnya.
Aliansi ini juga beberapa waktu lalu dengan tegas menolak pembangunan yayasan yang diduga akan menjadi tempat berkembangnya kelompok radikalisme.
