Ilustrasi
Ilustrasi

Mewujudkan pendidikan gratis memang butuh tekad dan komitmen kuat kepala daerah sebagai penentu kebijakan. 

Hampir seluruh daerah di Jawa Timur sukses membuktikan komitmennya mewujudkan pendidikan gratis sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan secara nyata oleh masyarakat. 

Baca Juga : Tugu Malang dan The Shalimar Boutique: Tawarkan Bintang 5 Kok WiFi Lemot dan Mengecewakan?

 

Salah satu komitmen nyata tersebut adalah dengan memberlakukan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis kepada warganya lewat Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebab, dana Bos yang dicairkan pemerintah pusat tidak mampu mencukupi kebutuhan sekolah sehingga harus dibantu oleh Bosda yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing pemerintah daerah. 

Namun di lapangan masih ada sebagian daerah yang hanya bermodal janji akan menggratiskan pendidikan padahal kenyataannya nol besar. 

Indikasinya, pencairan Bosda yang dijadikan pijakan anggaran membantu menggratiskan SPP tidak ditepati. 

Kondisi ini salah satunya terjadi di Kabupaten Malang. Janji Bupati Malang HM Sanusi tahun ini mencairkan Bosda sebagai pijakan menyiapkan SPP gratis kepada siswa SD - SMP bahkan para pelajar madrasah tsnawiyah swasta maupun negeri ternyata tidak sesuai realita.

Bahkan, di sejumlah kesempatan Bupati Sanusi berjanji akan menggratiskan seluruh SPP sekolah di Kabupaten Malang mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), lembaga pendidikan di pesantren hingga lembaga pendidikan swasta lain yang menyelenggarakan pendidikan tingkat SD - SMP.  

Baca Juga : Daerah Lain SPP Sudah Gratis, Kabupaten Malang Baru Berupa Janji

Untuk membuktikan bahwa Bosda yang dijanjikan Bupati Sanusi belum dicairkan, MalangTIMES.com (JatimTIMES Grup) menelusurinya ke sejumlah sekolah. 

Kepala SMPN 2 Gedangan Malang Moh Untung secara terbuka menyampaikan bahwa sampai saat ini Bosda yang dijanjikan Bupati Sanusi memang belum cair. 

"Bosda yang mana ya mas? Kalau tahun ini belum turun kayak e, mas," jelas Untung. 

Ia juga menyampaikan belum mendapat kejelasan informasi kapan Bosda itu akan dicairkan.   

"Sepertinya kok belum, belum ada informasi apapun," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala SDN 3 Kepanjen Wibowo. Pihaknya belum mendapat informasi kapan dana Bosda yang dijanjikan akan dicairkan. "Belum, belum ada info apapun terkait Bosda?" tuturnya singkat. 

Tidak adanya kejelasan kapan Bosda di Kabupaten Malang akan cair menjadi salah satu penyebab sekolah yang ada khususnya SD-SMP negeri tetap memberlakukan SPP dengan tarif yang beragam. Termasuk memungut uang gedung yang besarnya mencapai Rp 2 juta.

Kalau pun tidak  menggunakan istilah SPP, sebagian SD negeri memungut dana dari wali murid dengan istilah dana infak. 

Hanya saja, infak yang dimaksud pemaknaannya tidak bersifat suka rela seperti yang biasa dikenal dalam istilah agama Islam. 

Baca Juga : 10 Nyawa Melayang Diduga Depresi, Curhat Pejuang Skripsi: Penuh Tekanan hingga Nyaris DO!

 

Dengan alasan sudah merupakan keputusan bersama komite sekolah, dana infak yang dimaksud jumlahnya ditentukan, bersifat wajib dan harus rutin dibayarkan setiap bulan. 

Kepala SDN 01 Pakisaji Ninik Rahayu Sisminarti menyampaikan untuk SPP memang sudah gratis namun ia mengakui sekolah masih menarik biaya lain seperti sumbangan dana infak. 

"Itu berupa sumbangan infak. Kegiatan untuk komite, tapi narik-narik banyak itu juga nggak bisa, menyesuaikan kondisi masyarakat," ungkap Ninik.

Sementara itu, salah seorang wali murid SMPN 4 Kepanjen mengakui bahwa biaya pendidikan di Kabupaten Malang masih memberatkan masyarakat. 

Betapa tidak, selain SPP rutin yang jumlahnya mencapai Rp 160.000 hingga Rp 250.000 setiap bulan ia juga harus membayar kebutuhan lain di sekolah seperti uang gedung dan kewajiban membeli Lembar Kerja Siswa (LKS). 

"Selain SPP, uang gedung, beli LKS juga itu Rp 100 ribu berapa gitu, mas," ujar wali murid SMPN 4 Kepanjen yang namanya tidak mau disebut dalam berita ini.

Namun, dengan pekerjaannya yang hanya penjaga warung, biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan putranya sangat berat. 

"Lha gimana lagi, mas. Pernah saya mas SPP itu nunggak sampai 5 bulan. Kemarin bayar berapa itu, pokoknya Rp 160.000 X 5. Lah, itu sebenarnya ya berat mas. Keadaan kayak gini kan," ujarnya. 

Hal yang sama juga dialami wali murid salah satu madrasah tsnawiyah negeri di Kabupaten Malang. 

Pria yang berprofesi sebagai penjahit ini awalnya mengaku senang begitu mendengar janji Bupati Malang HM Sanusi akan menggratiskan SPP tidak hanya untuk SD-SMP negeri tetapi juga siswa madrasah tsanawiyah yang notabene berada di bawah naungan kementrian agama.

Namun, ternyata janji itu hanya omong kosong saja. Karena sampai saat ini janji manis Bupati Sanusi tersebut tidak pernah dibuktikan. 

“Anak saya di madrasah tsanawiyah setiap bulan bayar SPP Rp 125.000. Belum lagi kalau masuk kelas unggulan, jelas lebih besar lagi SPP-nya,” jelasnya sambil mewanti-wanti agar namanya dirahasiakan.    

Lalu, bagaimana tanggapan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Bupati Malang terkait banyaknya pungli di sekolah baik secara terang-terangan menggunakan istilah SPP atau istilah lain seperti infak yang rutin harus dibayar orang tua siswa setiap bulan? Ikuti ulasan seri selanjutnya hanya di MalangTIMES.