Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian tidak bosan-bosan mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memilih kepala daerah yang tidak serius dalam menangani penyebaran kasus covid-19 di wilayahnya dalam pilkada nanti.
Terbaru, mantan kapolri ini kembali menegaskan imbauan tersebut saat menghadiri agenda launching gerakan 26 juta masker se-Jatim di Kabupaten Malang, Jumat (7/8/2020).
Baca Juga : Video Bupati Sanusi Dangdutan Viral, Kapolres Malang: Kami Belum Keluarkan Izin Keramaian
”Ya kalau yang ikut pemilu tidak serius (menangani covid-19), tidak usah dipilih. Itu saja,” tandas Tito saat ditanya apakah ada evaluasi khusus bagi kepala daerah yang tidak serius menangani covid-19.
Pertanyaan awak media yang diajukan kepada mendagri itu terkait pemberitaan JatimTIMES Network dan video viral di media sosial. Dalam video yang banyak beredar di Facebook dan WhatsApp itu, Bupati Malang HM. Sanusi tampak bernyanyi dengan didampingi dua biduan.
Ironisnya, dalam video tersebut, terlihat Sanusi -yang kembali mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilukada Kabupaten Malang, tidak menerapkan protokol kesehatan. Yakni tidak mengenakan masker dan tidak menerapkan physical distancing.
Selain itu, acara tersebut dihadiri banyak tamu undangan. Maklum saja, acara yang dilangsungkan di salah satu rumah makan di Kepanjen, Kabupaten Malang, itu sejatinya memang agenda deklarasi tim sukses SanDi (Sanusi-Didik).
Alhasil, warganet -khususnya yang ada di Kabupaten Malang- dibuat kecewa. Soalnya, pasangan Sanusi Didik yang notabene saat ini menjabat bupati Malang dan ketua DPRD Kabupaten Malang masif melakukan imbuan untuk menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Namun faktanya, justru keduanya terkesan kompak melanggar apa yang mereka sampaikan.
Selama ini, masyarakat selalu ditegur aparat jika tidak mengenakan masker di luar dan ketika tidak menerapkan physical distancing. Masyarakat juga sulit mendapatkan izin menggelar acara semacam resepsi pernikahan dengan alasan mengundang banyak orang.
Baca Juga : KPU Gelar Sosialisasi Tahapan Pilbup, Bawaslu Banyuwangi Temukan Kekurangan Ribuan Stiker
Ketika ditanya apa akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, Tito menyatakan salah satu sanksi yang tepat adalah sanksi sosial yang diberikan masyarakat. ”Ya masyarakat yang memberikan sanksi sosial kepada yang bersangkutan (kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, red),” ucap Tito.
Tidak hanya itu. Secara kelembagaan, Kemendagri juga bakal tidak segan-segan memberikan teguran keras kepada kepala daerah yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan. ”Kalau kami akan memberikan guidelines (pedoman, red) kepada mereka. Kalau berkali-kali tidak memberikan contoh (penerapan protokol kesehatan, red), ya kami tegur,” tandas Tito, lalu masuk ke mobil meninggalkan Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang.
