Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat saat membahas soal kekosongan jabatan di pemerintahan Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat saat membahas soal kekosongan jabatan di pemerintahan Kabupaten Malang (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

Tugas berat menanti Sekda (Sekertaris Daerah) Kabupaten Malang yang baru saja dilantik secara definitif pada hari Senin (20/7/2020) kemarin. Salah satu tugas yang harus segera diatasi oleh Wahyu Hidayat selaku Sekda baru itu, diantaranya adalah mengisi kekosongan jabatan yang ada di pemerintahan Kabupaten Malang.

Berdasarkan data yang dihimpun BKPSDM (Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Malang, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengalami kekosongan itu adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), DLH (Dinas Lingkungan Hidup), dan ketambahan satu lagi yakni RSUD Kanjuruhan.

Baca Juga : Pemerintah Tak Lagi Umumkan Update Harian Kasus Covid-19, Ini Penjelasan Jubir Baru

Terbaru, kekosongan jabatan terjadi di DPKPCK Kabupaten Malang. Hal itu terjadi setelah Wahyu Hidayat didapuk sebagai Sekda Kabupaten Malang. 

”Sementara diisi oleh Plt (Pelaksana tugas) karena saya berhenti (menjadi Kepala DPKPCK, red). Berarti secara otomatis harus digantikan sementara oleh Plt,” kata Wahyu Hidayat saat ditanya perihal kekosongan jabatan di DPKPCK Kabupaten Malang.

Sebagai informasi, sosok yang ditunjuk menggantikan Wahyu Hidayat sebagai Plt DPKPCK itu adalah Ahmad Wahyudi. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Wahyudi ini menjabat sebagai Sekertaris DPKPCK Kabupaten Malang.

Wahyu mengaku, saat ini dirinya sedang berkoordinasi dengan instansi terkait. Salah satunya dengan BKPSDM guna mempersiapkan mekanisme terkait pengisian kekosongan jabatan pada kelima OPD di Kabupaten Malang tersebut.

”Kalau nanti calon penggantinya sesama eselon 2 berarti kita harus job fit dulu. Tapi kalau calonnya dari eselon 3 yang akan promosi ke eselon 2, berarti kita harus buka pansel (panitia seleksi),” ujar Wahyu kepada media online ini.

Terpisah, Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdanysah, menjelaskan jika sementara ini kekosongan jabatan di 5 instansi pemerintahan di Kabupaten Malang tersebut, sudah diisi oleh Plt. Termasuk saat mengisi kekosongan di DPKPCK Kabupaten Malang, paska Wahyu Hidayat ditunjuk sebagai Sekda.

”Bupati (Malang, red) sudah menunjuk sekertaris dari DPKPCK menjadi Plt. Penunjukan itu setelah Sekda berkonsultasi dengan Bupati, kemudian memerintahkan kepada saya untuk menunjuk sekertaris DPKPCK yakni Wahyudi menjadi Plt Kepala Dinas Cipta Karya (DPKPCK),” kata Nurman.

Menurutnya, penunjukkan Wahyudi sebagai Plt DPKPCK itu bebarengan dengan turunnya SK (Surat Keputusan) Wahyu Hidayat sebagai Sekda Kabupaten Malang.

Baca Juga : Tahapan Seleksi CPNS di Kabupaten Malang Dilanjutkan, Tes SKB Bergulir September

”(Diangkat sebagai Plt DPKPCK) per tanggal diangkatnya Wahyu menjadi Sekda pada 17 Juli (2020). Karena SK-nya per tanggal itu. Sehingga tidak boleh ada jeda kan dan akhirnya langsung kita tunjuk itu (Plt DPKPCK) di tanggal yang sama,” ucapnya.

Senada dengan yang disampaikan Sekda, Nurman mengaku jika sampai saat ini pihaknya masih menelaah mekanisme persiapan pengisian kekosongan jabatan. ”Mekanismenya akan segera kita bentuk pansel atau kah mekanisme job fit, ini yang masih saya ajukan telaahnya kepada pimpinan,” terang Nurman.

Apakah tidak menyalahi aturan melakukan Pansel saat musim Pilkada, Nurman dengan tegas menyatakan jika upaya pengisian kekosongan jabatan tersebut sama sekali tidak menyalahi aturan.

”Sepanjang memang aturan memperbolehkan dan khususnya Bupati sudah minta ijin kepada Mendagri (Mentri Dalam Negeri) seperti saat pelantikan Sekda kemarin, maka tidak masalah. Terpenting meminta ijin kepada Mendagri, itu dulu yang nanti akan segera kita proses,” pungkasnya.