Penasihat Laros Jenggirat Sarankan Pemerintah Tak Beri Izin Persewangi Gelar Pertandingan | Jatim TIMES

Penasihat Laros Jenggirat Sarankan Pemerintah Tak Beri Izin Persewangi Gelar Pertandingan

Jul 18, 2020 07:30
Tim Persewangi Banyuwangi waktu Tampil Dalam IPL Yang Muncul Kasus Pemain Asing Terlantar Nurhadi Banyuwangi Jatim Times
Tim Persewangi Banyuwangi waktu Tampil Dalam IPL Yang Muncul Kasus Pemain Asing Terlantar Nurhadi Banyuwangi Jatim Times

Penasihat Paguyuban Supporter Laros Jenggirat (PSLJ) Kabupaten Banyuwangi menyarankan agar Pemerintah tidak memberikan izin penyelenggaraan pertandingan sepak bola bagi Persewangi Banyuwangi. 

Pasalnya, sejumlah pertandingan yang digelar dinilai banyak menimbulkan masalah dengan seringnya terjadi keributan di dalam maupun di luar lapangan yang mencoreng nama Banyuwangi di pentas sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga : Tiga Kandidat Siap Berebut Ketua PBSI Banyuwangi

Menurut Achmad Mustain yang akrab disapa Tain Laros, Bupati Banyuwangi sebagai penanggung jawab pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga termasuk cabang olahraga diharapkan untuk memanggil Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Banyuwangi dan pengurus Persewangi kubu Hari Wijaya maupun kelompok H Nanang Nurahmadi sebelum mereka mengikuti kompetisi Liga 3 PSSI Jawa Timur.

”Ini bukan masalah suka atau tidak suka akan tetapi merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab Bupati  dalam melaksanakan program pembangunan dalam semua bidang termasuk pembinaan cabang olahraga, sepakbola khususnya,” tegasnya.

Menurut dia, bupati dan Kapolresta Banyuwangi disarankan untuk memanggil managemen tim untuk mengevaluasi  kesiapan mereka dalam mengikuti Liga, mulai komposisi tim hingga dana yang dibutuhkan. 

Sumber dana untuk pembiayaan harus jelas agar tidak lagi terulang kasus karena Klub tidak memiliki dana dan memaksakan mengikuti kompetisi maka pemain pelatih dan perangkat tim tidak dibayar, ada tunggakan katering, tempat penginapan dan hotel serta dugaan pengaturan skor.

Mantan pemain Persewangi era 1977/1978 itu menambahkan sebagai bentuk tanggung jawab menjaga nama baik dan kehormatan Banyuwangi, bupati diminta memerintahkan kepada SKPD yang menangani sarana prasarana olahraga untuk memberikan peminjaman maupun dispensasi pembayaran pajak apabila Persewangi menjadi tuan rumah.

Demikian pula bagi aparat kepolisian Polresta Banyuwangi diharapkan bisa bersikap tegas dan bijak dalam memberikan ijin sebelum managemen benar-benar mampu menunjukan kesiapan dana dan menjamin ketertiban selama pelaksanaan maupun pasca gelaran pertandingan. 

Pasalnya, disinyalir selalu terjadi keributan antar supporter yang tidak siap menerima hasil pertandingan karena kecewa melihat kualitas Laskar Blambangan tim kebanggaan masyarakat Banyuwangi yang berlaga di lapangan.

Yang tidak kalah penting Bupati Banyuwangi memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan tim Persewangi ke rakyat sebagai pemilik asli dan sah. Karena dalam catatan sejarah perjalanan tim Persewangi yang cukup disegani di pentas sepakbola nasional dibangun dengan dana APBD yang jumlahnya miliaran.

Baca Juga : KONI Kota Malang Minta Cabor Maksimalkan Latihan Daring

”Kepengurusan Persewangi yang diketuai oleh Hari Wijaya maupun H Nanang hanya melanjutkan kepengurusan Micahel Edy Hariyanto pada saat itu yang tentunya ada batas waktunya. Adapun PT atau badan hukum yang harus dipenuhi merupakan salahsatu syarat untuk bisa mengikuti Liga bukan otomatis menjadi hak milik,” tegas Tain.

Salah satu solusinya bupati Banyuwangi sebagai pembina olahraga meminta Askab PSSI dan Managemen Persewangi untuk bertemu dan secepatnya menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Persewangi untuk menyusun program kerja, kepengurusan dan menetapkan masa bakti kepengurusan. 

“Muscab ini sangat penting sehingga tidak terkesan Persewangi milik pribadi kelompok atau golongan. Dan jajaran pengurus mempertanggung jawabkan kinerja mereka kepada rakyat Banyuwangi,” imbuhnya.

 

 

Topik
Berita Banyuwangi Persewangi Banyuwangi PSLJ Kabupaten Banyuwangi Kompetisi Liga 3 PSSI

Berita Lainnya